KUNINGAN (MASS) – Mengelola sebuah organisasi tidak semudah membicarakannya di ruang–ruang rapat. Semakin besar suatu organisasi maka akan semakin besar pula tantangan dalam mengelolanya agar bisa semakin baik.
Oleh karena itu dalam terminologi manajemen kontemporer, manajemen organisasi itu bukan “science” melainkan “the art”. Bukan ilmu pengetahuan melainkan sebuah seni. Tidak cukup dengan pendekatan teori saja, tetapi harus banyak mendalami sentuhan rasa dan seni.
Karena yang dikelola itu bukan hanya asset barang, tetapi sebuah strategic capital yaitu Human, yang memiliki olah rasa dan fikir sehingga dalam melakukan perubahan pasti butuh proses yang tidak mudah karena didalamnya harus ada niat, komitmen, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring yang berkesinambungan dengan melibatkan seluruh personil tanpa kecuali.
Begitu juga dengan program Reformasi Birokrasi Polri sebuah jalan panjang menuju perubahan Polri agar lebih baik dan lebih baik lagi.
Terkait dengan Reformasi Birokrasi Polri ini, kuninganmass.com berbincang-bincang dengan Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi setelah mengikuti seminar di Komisi Yudisial, Senin (27/8/2018) di ruang kerjanya jalan Tirtayasa VII No. 20 Jakarta Selatan.
Dengan gamblang dan lugas Dede menjelaskan bahwa Reformasi Birokrasi Polri adalah The Art to Manage Strategic Capital, yaitu seni mengelola modal organisasi yang sangat strategik yaitu manusia. Anggota Polri saat ini yang cukup besar harus dikelola dengan sentuhan ilmu dan seni yang baik agar secara kolektif mau bersama – sama berubah dalam memberikan pelayanan yang baik, yaitu pelayanan yang bersih, akuntabel, berkualitas, transparan, efektif dan efisien menuju Polri yang Promoter.
“Dibawah ketekunan dan kesungguhan Karo RBP Mabes Polri Brigjend. Pol. Adhi Prawoto beserta jajarannya, Reformasi Birokrasi Polri sudah berjalan on the right track, atau sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan,” ujar Dede ketika dimintai komentarnya tentang kinerja Biro RBP Mabes Polri.
Diterangkan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) tahun 2018 ini dilaksanakan merujuk pada Keputusan Kapolri Nomor: Kep/541/V/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Polri gelombang III Tahun 2016-2019, yang meliputi 9 program, 37 kegiatan, 94 rencana aksi dan 15 quick wins yang tidak lain sebagai aktualisasi dari 8 area perubahan bidang Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan publik.
Dede juga menambahkan bahwa jumlah Satwil dan Satker Polri yang berhasil meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Polri terus meningkat. Hampir 2 tahun pak BJP. Adhi Prawoto menjadi nahkoda di RBP Mabes Polri, sentuhan tangan dinginnya telah berhasil malakukan perubahan – perubahan kultural yang positif.
“Memang belum sempurna semuanya, namun ketelatenan dan tekad kuatnya untuk membawa perubahan sangat dirasakan manfaatnya. Hal ini terbukti dari hasil survey yang dilakukan oleh Tim Independen dan penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB,” ucapnya.
Untuk itu, imbuh Dede, Kompolnas sangat menghargai dan mengapresiasi segenap usaha yang dilakukan oleh Polri yang secara sadar telah bersungguh – sungguh untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tanpa menafikan masih adanya perilaku oknum yang tidak baik, tetapi secara kumulatif perubahan fundamental sudah dirasakan masyarakat.
“Adanya oknum anggota Polri yang melanggar aturan hukum tentu harus ditindak dengan tegas sesuai aturan yang berlaku. Anggota yang baik dan berprestasi harus dihargai dengan penghargaan yang objektif,” demikian ungkap Dede mengakhiri diskusi sore dengan penuh kehangatan. (deden)
