KUNINGAN (Mass) – Munculnya anggapan terkait pemilihan wakil bupati (Wabup) hanya sebagai ‘dagelan’ politik, dibantah keras Panitia Pemilihan (Panlih) Wabup termasuk Ketua DPC PDI Perjuangan Kuningan Rana Suparman SSos. Walaupun kedua Balon Wabup sama-sama kader PDIP, namun Rana menilai keduanya merupakan kader terbaik partai dan tidak ada niatan untuk membuat ‘dagelan’ politik.
“Yang jelas enggak lah ya, kita kan mendorong dua nama. Bagi PDIP ada etika politik yaitu rekomendasi partai, ya kita harus berfatsun pada rekomendasi partai. Persyaratan normatif harus dua orang, ya kita penuhi unsur dua orang itu sebagai kewajiban untuk taat kepada aturan,” ucap Ketua DPC PDIP sekaligus menjabat sebagai Ketua DPRD Kuningan Rana Suparman SSos saat dimintai keterangan persnya di Gedung DPRD setempat kemarin, Selasa (8/11).
Baginya, secara kelembagaan pihaknya harus berfatsun kepada organisasi
“Kita ingin menyelamatkan organisasi, tapi kita jangan terjebak pada sebuah dongeng seperti persahabatan monyet dengan ikan. Tiap pagi monyet itu turun ke sungai bawa ulat untuk dimakan ikan, suatu hari datanglah banjir, karena monyet merasa teman ikan maka ikannya itu dibawa keatas, ya mati kan karena bukan habitatnya,” kata Rana bercerita.
Oleh sebab itu lanjut Rana, pada saat ingin menyelamatkan rekomendasi mesti disesuaikan dan diadaptasikan dengan situasi politik. Komunikasi dengan seluruh elemen politik yang terlibat dalam pengisian Wabup harus dilakukan, karena pihaknya tidak bisa membawa arah pemikiran sendiri.
“Insya Allah kami bukan bermaksud dagelan, tapi hanya mengadaptasikan dengan suasana yang ada. Adaptasi itu merupakan upaya kami untuk berfatsun pada keputusan partai dan keputusan Negara,” tandasnya.
Tak jauh berbeda disampaikan Wakil Ketua DPRD Kuningan Drs Toto Suharto SFarm APt serta Plh Panlih Wabup Nuzul Rachdy SE. “Ah bukan, ini melalui mekanisme keputusan partai masing-masing, masa dagelan,” kata Toto menegaskan.
Plh Panlih Wabup Nuzul Rachdy SE juga membantah, adanya tuduhan pemilihan Wabup sebagai arena ‘dagelan’ politik. Siapapun boleh dan berhak menerka pemenang yang dipilih dalam Pilwabup, namun terpenting proses tetap dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Gak ada, mau dagelan gimana. Kita menggunakan sistem pemilihan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Bahkan, nanti setelah kita menetapkan Balon menjadi Calon langsung melakukan pengundian no urut di dua Balon itu,” pungkasnya. (andri)
