KUNINGAN (MASS) – Pasca dilakukannya koordinasi Kapolri Tito Karnavian bersama Ketua KPK Agus Raharjo selama beberapa pekan terkait pembentukan Satgas Money Politic, salah satu Presidium Menara27, M Apip Firmansyah angkat bicara. Ia meminta agar Satgas Anti Politik uang segera dibentuk.
Pengurus DPN Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (GEMASABA), salah satu banom partai PKB ini mengatakan, Kabupaten Kuningan bisa menjadi pilot project. “Kalau di Kuningan terbentuk maka akan menjadi pilot project wilayah kabupaten yang memiliki satgas tersebut,” ucapnya, Sabtu (30/12/1/2017).
Meskipun dalam hal pemilu sudah memiliki GAKUMDU sebagai bentuk penindakan pelanggaran Pemilu, namun Menara 27 merasa belum optimal. Karena menurutnya tugas fungsi dan wewenang masih dirasa tumpang tindih.
“Belajar dengan adanya satgas Pungli yang akhir-akhir ini menjadi momok yang sangat diwaspadai serta terbukti banyak menelan korban dari oknum-oknum nakal. Nah jika Satgas Anti Politik Uang ini terwujud, diharapkan akan menciptakan pemilu yang jujur dan akan mendidik masyarakat untuk tidak menerima politik uang yang menggadaikan suaranya di Pilkada,” kata Apip.
Pada prinsipnya Kabupaten Kuningan merupakan wilayah kerja Menara 27 dalam mengawal proses sistim demokrasi yang luber jurdil yang dapat melahirkan pemimpin jujur dan tidak korup.
Sejak awal, imbuh Apip, Menara 27 konsisten melakukan pengawalan terhadap jalannya proses demokrasi yang sehat, terkhusus di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
“Saya pikir Satgas money politic ini merupakan pintu menuju tujuan luhur, yang ini akan memberikan dampak positif terhadap khalayak banyak.
Misalnya masyarakat tidak lagi dianggap telah menjual suaranya untuk pemimpin yang terpilih. Selain itu masyarakat juga tidak dirugikan dalam mengambil kebijakan yang akan diterapkan oleh pemimpin yang terpilih dengan adanya proses yang baik,” tandas dia.
Selain itu keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat. Dengan dijaganya sistem demokrasi maka akan melahirkan pula pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya.
“Sebab berdasarkan pada hasil kajian yang dilakukan secara intens dan hasil temuan di lapangan, memang tidak dapat dibantah salah satu faktor kegagalan negeri ini memproduksi pemimpin yang jujur dan terbebas dari tindakan korup adalah adanya praktik-praktik politik uang dimana masyarakat dipengaruhi kebebasan menentukan pilihannya dengan imbalan uang,” ungkapnya.
Belum lagi meningkatnya angka pemilih pemula yang akan menjadi target sasaran politik uang. Apip mengatakan, mereka merupakan generasi yang seyogyanya terjaga dari ruang-ruang dimensi yang kotor termasuk politik uang.
Ia melanjutkan, disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa proses politik selalu memberikan dampak yang kompleks terhadap lintas dimensi pemilih, baik pemilih pemula maupun pemilih lanjut.
“Tentunya Menara 27 menilai dengan dilakukan pembiaran terhadap politik uang, berarti kita sepakat untuk menutup mata terhadap jalannya proses sistem demokrasi yang tidak sehat.
Oleh karenanya sebagai generasi penerus bangsa seyogayanya marilah kita bergandengan tangan mendukung untuk segera dibentuk satgas anti politik uang terkhusus di Kabupaten Kuningan,” serunya. (deden)
