KUNINGAN (MASS) – Evaluasi TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai) lewat pembentukan Pansus (Panitia Khusus) di DPRD, hendaknya tidak disikapi secara apriori. Sebab siapapun dan apapun, untuk sebuah perbaikan perlu dilakukan evaluasi secara periodik.
Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy SE kepada kuninganmass.com, Senin (16/3/2020). “Hendaknya masyarakat tidak apriori terhadap pansus atau evaluasi. Karena apapun dan siapapun untuk sebuah perbaikan perlu dilakukan evaluasi secara periodic,” ucapnya mengutip beberapa pandangan setiap fraksi.
Presiden saja yang dipilih secara demokratis oleh rakyat, imbuh dia, setiap lima tahun sekali dievaluasi melalui pemilu. Begitu juga gubernur, bupati, kepala desa dan anggota legislatif.
Kaitan dengan itu, dalam menindaklanjuti surat usulan dari 7 fraksi, Jumat (13/3/2020) lalu digelar rapat paripurna pembentukan pansus evaluasi TNGC. Adapun ketujuh fraksi tersebut diantaranya, PDIP, PKS, Golkar, Demokrat, PKB, PAN dan PPP.
“Ketujuh fraksi menyepakati secara bulat untuk melakukan evaluasi TNGC melalui pansus kecuali satu fraksi yaitu Gerindra yangmenolak pembentukan pansus,” ungkap Zul.
Sebagaimana pandangan yang disampaikan oleh ketujuh fraksi rata-rata bahwa Balai TNGC yang sudah melaksanakan tugasnya selama kurang lebih 16 tahun kurang memberi manfaat bagi masyarakat sekitar Gunung Ciremai.
“Bahkan selama ini banyak petani mengeluhkan sering terganggu oleh banyaknya binatang seperti monyet yang turun dari gunung ke lahan-lahan pertanian,” kata dia.
Enam belas tahun yang lalu sebelum gunung Ciremai dikelola oleh BTNGC, ujarnya, masyarakat masih bisa memanfaatkan lereng gunung Ciremai sambil turut menjaga ekosistim dan pelestarian hutan.
“Sekarang jangankan memanfaatkan kawasan tersebut, untuk masuk kedalam hutan saja sekedar mengambil ranting sering kali dikejar-kejar Polhut,” pungkasnya. (deden)
