KUNINGAN (MASS) – Seberapa jauh perang di Timur Tengah harus dianggap sebagai ancaman bagi ekonomi Indonesia? Pertanyaan ini terdengar jauh, seolah ledakan di Timur Tengah hanya urusan geopolitik yang tidak bersentuhan langsung dengan dapur rumah tangga di Depok, Surabaya, Medan, atau Makassar.
Namun justru di situlah letak masalahnya. Banyak orang membayangkan konflik sebagai sesuatu yang berhenti di batas wilayah negara yang berperang.
Padahal dalam ekonomi global, sebuah konflik besar bekerja seperti api di ruang mesin kapal. Penumpang di dek atas mungkin tidak langsung melihat kobarannya, tetapi mereka akan segera merasakan kapal melambat, suhu meningkat, dan kepanikan merambat dari bawah.
Inilah yang sedang diperingatkan Asian Development Bank. Lembaga itu menilai bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia dan Pasifik sebesar 0,3 sampai 1,3 poin persentase pada 2026 dan 2027, sekaligus menaikkan inflasi 0,6 sampai 3,2 poin persentase.
Ini bukan ramalan kiamat, tetapi jelas bukan pula gangguan biasa.
Bagi kawasan yang pertumbuhannya ditopang stabilitas energi, perdagangan, dan arus modal, gejolak semacam ini adalah alarm serius.
Masalah utamanya bukan semata perang itu sendiri, melainkan posisi Timur Tengah dalam arsitektur energi dunia.
Selat Hormuz adalah urat nadi perdagangan minyak global, dan sebagian besar alirannya menuju Asia. Data resmi Amerika Serikat menunjukkan bahwa pada 2024, China, India, Jepang, dan Korea Selatan menyerap 69 persen arus crude oil dan kondensat yang melewati Selat Hormuz.
Ini artinya, ketika kawasan itu bergejolak, Asia bukan sekadar penonton. Asia adalah pihak yang paling cepat merasakan denyut gangguannya.
Mengapa proyeksi ADB layak dianggap sebagai alarm serius
Sebagian orang mungkin bertanya, apakah proyeksi penurunan pertumbuhan sampai 1,3 poin persentase itu realistis?
Jawabannya, ya, realistis sebagai skenario tekanan berat. Angka itu bukan skenario dasar, melainkan peringatan tentang apa yang bisa terjadi bila gangguan pasokan energi, pelayaran, dan sentimen keuangan berlangsung cukup lama.
Jadi, yang perlu dipahami bukan sekadar besarnya angka, tetapi maknanya. Dalam ekonomi, kehilangan 1,3 poin pertumbuhan bukan seperti menurunkan volume televisi dari 20 ke 19.
Ini lebih mirip mesin kendaraan yang semula melaju stabil di jalan tol, lalu mendadak kehilangan tenaga ketika tanjakan mulai curam.
Dalam konteks Asia, perlambatan semacam itu berarti investasi tertunda, biaya produksi naik, daya beli melemah, dan lapangan kerja baru tercipta lebih lambat.
Oleh karena itulah saya melihat proyeksi ADB sebagai bentuk early warning yang masuk akal. Bank Indonesia sendiri sudah menegaskan bahwa perang di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 memperburuk prospek ekonomi global, mendorong kenaikan harga minyak, memperkuat dolar Amerika Serikat, dan memicu keluarnya aliran modal dari negara berkembang.
Dengan kata lain, peringatan ADB tidak berdiri sendirian. Ia sejalan dengan pembacaan otoritas moneter Indonesia sendiri.
Di sinilah kita perlu jernih. Alarm serius tidak selalu berarti bencana pasti terjadi. Alarm serius berarti pemerintah, pelaku pasar, dan masyarakat tidak boleh menunggu sampai asap benar benar terlihat dari jendela.
Mereka harus bergerak saat sensor mulai berbunyi.
Apa arti semua ini bagi Indonesia
Indonesia memang tidak berada di garis depan perang. Kita juga bukan negara yang paling rentan dibanding beberapa ekonomi Asia Timur yang lebih besar ketergantungannya pada impor energi.
Namun mengatakan bahwa Indonesia aman sama saja seperti mengira rumah kita kebal banjir hanya karena hujan turun di hulu. Air bisa datang terlambat, tetapi tetap datang.
Risiko bagi Indonesia muncul lewat beberapa pintu sekaligus.
Pintu pertama adalah harga energi. Ketika harga minyak dunia naik, biaya transportasi, distribusi, dan produksi ikut terdorong naik.
Pintu kedua adalah nilai tukar. Ketika investor global mencari aset aman, tekanan pada rupiah meningkat dan biaya impor bertambah mahal.
Pintu ketiga adalah perdagangan global. Jika ekonomi dunia melambat, permintaan atas ekspor Indonesia juga bisa melemah.
Pintu keempat adalah fiskal. Jika pemerintah memilih menahan kenaikan harga melalui subsidi yang terlalu lebar, ruang anggaran akan tertekan.
Bank Indonesia masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 berada di kisaran 4,9 sampai 5,7 persen. Namun BI juga mengakui perang di Timur Tengah menambah tekanan pada rupiah dan pasar keuangan.
Per 16 Maret 2026, rupiah berada di sekitar Rp16.985 per dolar AS dan terjadi net outflows portofolio sebesar 1,1 miliar dolar AS pada bulan itu.
Ini menunjukkan bahwa gangguan eksternal sudah merambat ke jantung perekonomian domestik, yaitu kurs dan sentimen pasar.
Karena itu, pertanyaan yang tepat bukan apakah Indonesia akan terdampak, melainkan seberapa besar dan melalui saluran apa.
Menurut saya, celah penurunan pertumbuhan Indonesia paling mungkin datang dari kombinasi imported inflation, pelemahan kurs, kenaikan biaya logistik, dan perlambatan konsumsi rumah tangga. Jika rumah tangga mulai menahan belanja dan dunia usaha menunda ekspansi karena ketidakpastian, maka pertumbuhan akan melambat bahkan tanpa harus ada krisis energi fisik di dalam negeri.
Sektor yang paling rentan dan mengapa pemerintah harus cepat membaca arah
Dalam situasi seperti ini, tidak semua sektor mengalami pukulan yang sama. Ada sektor yang hanya merasakan tempias, tetapi ada pula yang menjadi jalur awal penularan krisis ke seluruh tubuh ekonomi.
Sektor transportasi dan logistik adalah yang paling dulu merasakan tekanan karena mereka bergantung langsung pada energi. Bila ongkos angkut naik, harga barang dari hulu ke hilir ikut tertekan.
Dari sini dampaknya merembet ke pangan, manufaktur, hingga perdagangan eceran.
Sektor manufaktur padat energi juga berada di posisi rawan. Industri semen, keramik, kimia, logam dasar, dan industri pengolahan lain akan menghadapi beban biaya yang lebih besar.
Demikian juga sektor pertanian dan perikanan, yang sangat sensitif terhadap harga pupuk, solar, dan distribusi hasil produksi.
Jika sektor sektor ini terguncang, masalahnya bukan hanya soal untung rugi perusahaan, tetapi juga soal harga bahan pokok, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat kecil.
Kita juga tidak boleh melupakan penerbangan, pelayaran, dan pariwisata. Dalam banyak krisis global, sektor ini sering menjadi semacam termometer.
Ketika biaya bahan bakar naik dan ketidakpastian meningkat, sektor ini cepat kehilangan efisiensi dan cepat pula menularkan dampak ke sektor lain.
Di sinilah peran pemerintah bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan jalur evakuasi ekonomi tetap terbuka. Prioritas kebijakan harus ditempatkan pada sektor yang menjadi jembatan antara shock global dan kehidupan sehari hari masyarakat, yaitu energi, logistik, pangan, dan industri inti.
Apakah Bank Indonesia harus mengubah arah suku bunga
Kenaikan inflasi akibat konflik Timur Tengah memang menimbulkan pertanyaan klasik. Apakah Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga?
Menurut saya, jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. BI tidak perlu bereaksi secara panik, tetapi jelas harus lebih waspada.
Ketika inflasi datang dari sisi energi dan gejolak nilai tukar, bank sentral menghadapi dilema. Jika terlalu cepat melonggarkan, rupiah bisa makin tertekan. Jika terlalu agresif mengetatkan, pertumbuhan domestik bisa ikut tertahan.
Sikap BI sejauh ini masih masuk akal. BI mempertahankan suku bunga acuan 4,75 persen sambil memprioritaskan stabilitas rupiah dan pengendalian inflasi dalam target 2,5 persen plus minus 1 persen.
Ini menunjukkan bahwa ruang pelonggaran moneter kini menjadi lebih sempit. Fokus BI tampaknya bergeser dari semata mendorong pertumbuhan ke menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, stabilitas kurs, dan momentum ekonomi.
Dalam bahasa sederhana, BI saat ini seperti dokter yang merawat pasien dengan demam dan tekanan darah yang sama sama naik.
Obatnya tidak bisa hanya menurunkan salah satu gejala sambil mengabaikan yang lain. Kebijakan suku bunga harus dibaca sebagai bagian dari terapi yang lebih luas, bukan satu satunya alat penyembuh.
Apakah respons pemerintah sudah cukup
Pemerintah sudah mengemukakan wacana work from home dan penghematan energi. Langkah ini berguna sebagai sinyal kehati hatian, tetapi belum cukup bila krisis berlarut larut.
WFH dapat menekan mobilitas dan konsumsi BBM secara terbatas, sementara imbauan hemat energi baik untuk membangun kesadaran publik.
Namun keduanya belum menyentuh akar persoalan, yaitu kerentanan struktur ekonomi terhadap shock energi, logistik, dan arus modal.
Kementerian ESDM menyatakan cadangan BBM nasional masih aman sekitar 27 sampai 28 hari dan pemerintah sedang menyiapkan pengelolaan energi yang lebih bijak, termasuk diversifikasi impor serta penguatan pasokan.
Ini penting untuk menjaga ketenangan publik. Akan tetapi, ketahanan pasokan hanya satu sisi dari masalah. Sisi lainnya adalah menjaga daya beli, mengendalikan inflasi pangan, dan melindungi sektor produktif agar tidak kehilangan tenaga.
Karena itu, kebijakan yang lebih efektif harus bergerak pada tiga jalur.
Pertama, perlindungan yang tepat sasaran. Pemerintah tidak sebaiknya mengandalkan subsidi energi menyeluruh karena itu mahal dan sering tidak tepat sasaran.
Yang lebih efektif adalah bantuan terarah bagi kelompok rentan, transportasi umum, nelayan, pelaku distribusi pangan, dan UMKM yang paling terdampak. Kedua, penguatan stabilisasi harga pangan dan logistik.
Ketika energi naik, pangan biasanya cepat ikut terdorong. Pemerintah harus menjaga distribusi antardaerah, stok komoditas pokok, dan dukungan terhadap pupuk serta sarana produksi. Ketiga, percepatan diversifikasi energi.
Krisis seperti ini harus menjadi momentum untuk mempercepat substitusi energi, memperluas bauran energi domestik, dan mengurangi ketergantungan terhadap jalur pasok yang rentan konflik.
Menjawab krisis dengan ketenangan dan arah yang jelas
Pada akhirnya, inti persoalan ini bukan sekadar berapa persen pertumbuhan akan turun, tetapi apakah kita punya kemampuan membaca tanda bahaya sejak dini dan merespons secara cerdas. Konflik Timur Tengah adalah ujian bagi ketahanan ekonomi Indonesia.
Ia menguji apakah kita masih terlalu bergantung pada asumsi dunia akan selalu tenang, energi selalu tersedia, dan pasar keuangan selalu ramah.
Pandangan saya sederhana. Peringatan ADB harus diperlakukan sebagai alarm kebijakan yang serius.
Indonesia belum berada dalam situasi darurat, tetapi jelas tidak boleh bersikap santai. Risiko terbesarnya bukan kelangkaan energi mendadak, melainkan merembetnya tekanan global ke inflasi domestik, nilai tukar, biaya produksi, dan daya beli masyarakat.
Oleh Karena itu, jawaban terbaik bukan kepanikan, melainkan kombinasi kebijakan yang presisi. Stabilkan kurs, lindungi kelompok rentan, jaga logistik dan pangan, lalu percepat transformasi energi.
Jika itu dilakukan, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari gejolak, tetapi juga belajar menjadi ekonomi yang lebih tahan banting.
Sebab dalam dunia yang makin tidak pasti, negara yang kuat bukanlah negara yang tak pernah diguncang, melainkan negara yang tahu bagaimana tetap berdiri ketika gelombang datang.***
Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
