KUNINGAN (MASS) – Pengamat politik dan kebjakan publik, Abidin SE, angkat bicara soal saling tudingnya gagal bayar Kabupaten Kuningan dari kubu pendukung para paslon Bupati.
Abidin menganggap percakapan gagal bayar yang mencuat saat ini adalah drama politik belaka. Belum fokus pada penyelesaian.
Dalam pemaparannya lebih lanjut, Abidin juga kemudian merinci siapa saja pemilik saham gagal bayar Kabupaten Kuningan.
“Saya melihat dari beberapa sisi ya, sisi yang pertama dari sisi regulasi,” ujarnya mengawali paparan, Kamis (18/10/2024) malam.
Ia membenarkan bahwa APBD memang disepakati dan dilaksanakan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Namun ia juga menegaskan, ada tupoksinya masing-masing.
“Di situ ada Bupati ada sekretariat daerahnya gitu kan ya. Sekretariat daerah dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah, melekat siapapun orangnya nih,” imbuhnya.
Kewenangan atas APBD itu, kata Abidin, sudah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 160 tahun 2021 yang mana disitu diatur bahwa Sekretaris Daerah yang tugasnya sebagai pengendali secara administrasi dan teknis.
Meski begitu, pengesahan APBD, kata Abidin, dibawa terlebuh dahulu ke DPRD melalui Banggar (Badan Anggaran). Baru kemudian nantinya di paripurnakan.
“Jadi, tentang gagal bayar itu, DPRDnya juga memiliki saham besar tetang gagal bayar,” kata Abidin, sembari kembali menyinggung porsi dan kewenangan tanggung jawab sesuai regulasi.
Abidin juga nampak geram soal gagal bayar. Ia menilai, sebenarnya gagal bayar ini bisa diselesaikan jika ada kemauan dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif.
Ia juga heran, APBD itu kan prediksi pendapatan dan belanja. Kenapa bisa belanjanya tinggi, target pendapatannya naik namun tidak rasional. Apalagi di tengah trend ekonomi yang terus menurun.
Informasi yang didapatnya, prediksi total gagal bayar bisa mencapai setengah triliyun, dengan estimasi 150 Milyar setiap tahun, dan terjadi dalam beberapa tahun belakangan.
Ia kemudian menyinggung soal program, tang harusnya ditiadakan di kondisi seperti ini. Program tidak strategis, program ceremonial, harusnya tidak usah digelar. Termasuk disinggung juga soal Tour De Linggarjati.
Di akhir, Abidin juga menyinggung dampak-dampak soal gagal bayar seperti ekonomi melambat, sampai defisit pangan. Abidin mengatakan, gagal bayar saat ini tinggal di Kuningan. Sementara, daerah lain sudah beres. (eki)
Wawancara selengkapnya dimuat di video berikut:
