KUNINGAN (MASS) – Capaian predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada pelaksanaan APBD yang kini disandang Kuningan menjadi bukti bahwa bupati dari politisi murni lebih unggul ketimbang dari birokrat.
Tak heran jika kedepan partai-partai perlu didorong untuk mengusung kandidat bupati dari politisi murni. Pernyataan ini dilontarkan Rana Suparman, politisi senior PDI Perjuangan, Selasa (22/7/2025).
“Ya kan kemarin kita dapat WDP. Padahal bertahun-tahun lamanya kita dapat WTP, predikat tertinggi. Sejak jaman pa Aang, bu Utje hingga pa Acep. Nah pas sama pa Iip (HR Iip Hidajat, red) yang notabene birokrat, sekarang turun jadi WDP,” jelasnya.
Logika Rana mengungkapkan, terlepas apakah predikat itu diperoleh karena tertib administrasi atau kelihaian negosiasi, politisi murni lebih unggul. Hal ini bisa jadi bahan kajian dan evaluasi menyangkut sosok figur bupati kedepannya.
Ditanya apakah program Kuningan Caang jadi salah satu penyebab predikat WDP, Rana geleng-geleng kepala. Kuningan Caang direalisasikan 2023. Sedangkan predikat WDP untuk tahun anggaran 2024 sewaktu dijabat Pj Bupati Iip Hidajat.
“Kalau masalah Kuningan Caang mah silakan aja berproses. Dulu kan begitu, ada kekurangpercayaan antar institusi pemerintahan yang membuat dewan membentuk pansus,” kata Rana.
Rana mengaku tidak masuk keanggotaan Pansus Kuningan Caang. Seingatnya, sebagian besar sudah tidak masuk lagi di keanggotaan DPRD periode sekarang. (deden)
