KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. pada Hari Senin tanggal 21 April 2025 di Halaman Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan di Komplek Kuningan Islamic Center telah menyerahkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada seluruh Perangkat Desa se-Kabupaten Kuningan yang terdiri dari 32 Kecamatan dan 361 desa.
NIPD ini sendiri berfungsi sebagai identitas unik bagi perangkat desa, memudahkan administrasi, dan memberikan rasa aman dan nyaman serta memberikan perlindungan hukum bagi perangkat desa yang ada di Kabupaten Kuningan.
Keuntungan adanya NIPD ini, selain mempertegas posisi perangkat desa di tatanan pemerintahan, juga sebagai penguat bahwa perangkat desa di Kabupaten Kuningan sudah terkoneksi ke database pemerintah pusat (Kemendagri).
Seluruh perangkat desa mulai dari Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Kepala Dusun (Kadus) mendapat Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Dengan demikian hak dan kewajiban perangkat desa bisa diatur, seperti layaknya Nomor Induk Pegawai (NIP) pada pegawai negeri sipil. Itu untuk lebih memudahkan tata kelola kepegawaian di tingkat desa.
Setelah diberlakukannya NIPD ini, data terkait perangkat desa di Kabupaten Kuningan bisa dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, data ini juga bisa menjadi basic pemerintah daerah untuk bisa melihat sejauh mana perangkat desa ini bisa berkontribusi terhadap layanan yang ada di desa.
Masa berlaku NIPD ini cukup lama, yakni selama perangkat desa belum berusia 60 (enam puluh) tahun, maka yang bersangkutan bisa terus mengabdi sebagai perangkat desa. Dengan demikian maka perangkat desa tersebut tidak bisa diberhentikan semena-mena oleh Kepala Desa maupun Bupati, tanpa ada pelanggaran berat. Diawali dari kedisiplinan, ketika sudah memiliki id card, maka betul-betul identitas mereka adalah Perangkat Desa.
Karena awalnya NIPD merupakan salah satu kreativitas inovasi dari perangkat desa yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah daerah, maka legalitas NIPD bagi perangkat desa seharusnya diatur melalui Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati merupakan aturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
Dalam konteks NIPD, Peraturan Bupati akan mengatur tentang dasar hukum, mekanisme penerbitan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan NIPD secara umum serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada perangkat desa. Selanjutnya Surat Keputusan Bupati adalah keputusan yang bersifat penetapan dan dibuat oleh Bupati dalam menjalankan kewenangannya.
Dalam konteks NIPD, Surat Keputusan Bupati bisa digunakan untuk menetapkan atau menerbitkan NIPD untuk perangkat desa setelah usulan dari Kepala Desa melalui Camat.
Pentingnya Peraturan Bupati tentang NIPD diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan mengatur NIPD secara sistematis dan menyeluruh. Dengan adanya Peraturan Bupati, NIPD dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan memiliki legalitas yang kuat. Artinya Peraturan Bupati tentang NIPD mengatur Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD), sedangkan Keputusan Bupati digunakan untuk menetapkan atau memutuskan hal-hal yang bersifat operasional atau tindakan khusus, seperti pemberian NIPD.
Jadi, NIPD itu sendiri diatur dalam Peraturan Bupati, sedangkan penetapan NIPD untuk individu perangkat desa dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati.
Peraturan Bupati tentang NIPD (Nomor Induk Perangkat Desa) semakin eksis dan menjadi identitas resmi bagi perangkat desa, memberikan kekuatan yuridis dan penghargaan dari pemerintah. Ini membantu dalam meningkatkan ketertiban administrasi dan memberikan pengakuan resmi terhadap peran dan pengakuan perangkat desa.
Dengan adanya NIPD, administrasi terkait perangkat desa menjadi lebih tertib dan terstruktur. NIPD juga digunakan dalam penyusunan database perangkat desa yang berbasis NIPD, sehingga memudahkan manajemen data dan identitas perangkat desa serta meningkatkan disiplin Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, maka Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) ada relevansinya dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Dengan adanya Peraturan Bupati yang mengatur NIPD menunjukan penghargaan Pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap Perangkat Desa sebagai bagian penting dalam pemerintahan desa. NIPD juga menjadi bukti resmi bahwa perangkat desa memiliki peran penting dan tanggungjawab yang sah dalam menjalankan tugasnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa “desa merupakan sebuah potret negara“.
Dengan demikian, maka Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan juga diatur dengan Peraturan Bupati Kuningan seperti Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.***
T. UMAR SAID (Anggota DPC Apdesi Kabupaten Kuningan Bidang hukum dan perundang-undangan)
