KUNINGAN (MASS) – Politik identitas bisa diartikan sebagai politik yang mengedepankan relasi emosional yang terkadang kurang memperhatikan pertimbangan rasional. Sehingga pilihan tersebut diambil lebih karena bersifat dorongan primordial yang kurang mengedepankan pilihan karena pertimbangan secara umum demi kemanfaatan.
Kemudian, menjadi sebuah pertanyaan, betulkah pilihan tersebut tidak sejalan dengan demokrasi dan kepentingan umum? Lalu kapan munculnya istilah politik identitas itu? Dan apakah politik identitas itu hanya terjadi belakangan ini, dan hanya dilakukan oleh segmen masyarakat tertentu?
Jika dilihat dari kacamata sejarah, sesungguhnya kecendrungan dan praktek politik identitas itu bukan sesuatu hal yang baru bahkan sejatinya kecendrungan ini telah ada sejak perjalanan sepanjang sejarah manusia itu ada, terutama pada poin penentuan kepemimpinan suatu wilayah atau daerah yang mana hal tersebut sudah ada dari masa ke masa di saat manusia itu ada.
Politik identitas yang dijadikan sebagai alat tempur dalam giat politik untuk memenangkan satu tujuan, memang menjadi hal yang memudahkan untuk dipetakan. Bisa diambil dalam beberapa faksi, seperti ras, agama, suku, budaya dan hal lain sebagainya yang bersifat identitas yang dapat menyamakan persepsi secara primordial.
Hal tersebut menjadi satu kewajaran jika politik identitas itu harus digunakan sesuai dengan takaran yang tidak berlebihan. Karenanya akan menjadi satu keunggulan dalam metode berpolitik terutama jika kuantitasnya menguntungkan.
Namun, di satu sisi, politik identitas di negara demokrasi dapat membahayakan jika mobilitas sosial dan media yang menggiring ke arah yang berlebihan kemudian berdampak negatif pada tatanan demokrasi yang ada. Sehingga esensi per-politikan yang terjadi akan kisruh karena mengangkat poin politik identitas sebagai alat yang kuat dan penyebaran masifnya yang tidak wajar atau berlebihan dan tidak dibatasi.
Oleh karenanya, dalam memandang politik identitas sebagai senjata politik pemenangan di negara demokrasi, mesti ditinjau dari dua hal. Yang pertama dari aspek peluang sebagai kemaslahatan dan kedua adalah tantangan sebagai satu hal yang perlu dipastikan. Agar per-politikan yang terjadi tidak kacau balau disebabkan politik identitas yang berlebihan tanpa adanya takaran pasti yang dapat membendung nalar masyarakat yang memiliki rasa primordialitas berlebih.
