KUNINGAN (MASS) – Polemik anggaran Hibah untuk HMKI yang sebenarnya vakum dalam APBD Kabupaten Kuningan 2024, nampaknya tidak diketahui secara gamblang oleh Disdik dan malah jadi bola liar antar pengurus.
“Yang berwenang terkait anggaran BPKAD, teras abdi teu acan uninga (saya belum tahu lengkapnya),” kata Kadisdik U Kusmana, kala dikonfirmasi baru-baru ini.
Ia menjelaskan, Disdik jika ada proposal yang didisposisi Bupati, hanya memfasilitasi pencairannya. Sementara pengajuannya, diajukan organisasi terkait ke Bupati dan didisposisi ke BPKAD soal penganggarannya.
“Munculnya semua anggaran-anggaran diantaranya hibah-hibah, ya dari BPKAD atas usulan-usulan,” ujarnya.
Polemik Hibah HMKI, sebelumnya ditanggapi Ashif Abdul Basith sebagai Ketua HMKI versi Muslub dan M Ramdan mantan Ketua HMKI sebelumnya. Kini muncul juga komentar dari pengurus lainnya, Bendahara Versi Muslub, Dimas Hidayat.
Dimas mengaku, harus meluruskan tudingan AM yang pertama memunculkan isu tersebut dan menyinggungnya yang kini berkontestasi di politik praktis sebagai Caleg Dapil 2 Kuningan dari PKB dengan nomor urut 10.
Poin paling utama, Dimas meminta alumni yang berstatement di media jangan berlindung dengan nama inisial, tetapi sudah sepatutnya sebagai alumni, AM muncul ke publik dengan nama yang jelas dan terang serta menguatkan opini yang di bangun jika memang memiliki bukti yang valid atas tendensi terhadap HMKI versi Muslub
“Sebagai alumni, seharusnya AM juga berimbang dalam melakukan kroscek atau tabayun dengan semua pihak termasuk HMKI versi Ramdan yang membuat vakum kepengurusan HMKI dalam mubesnya di Hotel Purnama dan juga berkas-berkas administrasi tidak diketahui kemana rimbanya,” ujarnya mengawali.
Poin lainnya adalah berkaitan dengan prasyarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan dana Hibah.
“Logika sederhananya, andaipun dana HIBAH tersebut disetujui oleh stakeholder terkait, maka hibah tersebut tentu akan dikirim ke rekening HMKI yg sampai saat ini masih belum jelas keberadaannya dan HMKI versi Muslub sampai sekarang belum menerima berkas administrasi tersebut,” tuturnya.
Tanggapan selanjutnya yakni jika memang dana tersebut sudah terealisasi, maka alangkah baiknya untuk dicek ulang mengenai siapa yang menerimanya.
“Hal penting yang perlu dipertanyakan adalah apakah dana hibah tersebut sudah terealisasi atau belum. Jika sudah terealisasi, maka lebih baik di cek kembali nama siapa yang tertera sebagai penerimanya agar tidak muncul spekulasi pada siapapun”, tambahnya.
Ia sangat disayangkan ketika berita mengenai HMKI hanya diangkat saat berkaitan dengan persoalan uang saja.
“Amat disayangkan, ketika pemberitaan HMKI hanya muncul ketika berkaitan dengan keuangan saja. Lantas kemana saja ketika terjadinya Muslub di HMKI? bahkan berkas-berkas administrasi saja sampai saat ini belum diserahkan kepada HMKI versi muslub sekarang ini,” paparnya.
Statement mengenai dana HMKI ini, dianggapnya menyinggung dan sangat tendesius terhadap dirinya yang sedang mengikuti kontestasi pemilu legislatif.
“Saya, Dimas memang betul sebagai Caleg Dapil 2 DPRD Kuningan dari partai PKB. Mengapa ini diangkat dalam pemberitaan apakah ini sebuah demoralitas alumni kepada pengurus HMKI yang berhasil menjadi Caleg di Pemilu 2024?” ujarnya mempertanyakan. (eki)
