Connect with us

Hi, what are you looking for?

Headline

PJU-nya Mutopid Jadi Sebab DPRD Bakal Gunakan Hak Interpelasi Ke Bupati, Ini Penjelasannya!

KUNINGAN (MASS) – Program Mutopid kala menjabat sebagai Kadishub, pengadaan PJU Kuningan Caang, jadi bahan sorotan hingga saat ini.

Bahkan, karena belum terlihat kemajuan progres yang signifikan dari program tersebut, PJU ini bisa jadi buah simalakama bagi Pemkab Kuningan.

Pasalnya, program yang digagas lelaki yang menjabat sebagai Kepala DPKPP saat ini, jadi salah satu poin tuntutan dan sebab DPRD Kuningan menyetujui usulan ormas/LSM untuk menggunakan Hak Interpelasi ke Bupati.

Selain PJU Kuningan Caang, program yang dianggap bermasalah sehingga diminta Hak Interpelasi adalah pembebasan lahan untuk JLTS.

Kuninganmass.com sendiri mewawancarai peneliti Jamparing Tio Heryana M Pd untuk mengetahui apa itu Hak Interpelasi yang melekat pada legislatif.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ia menjelaskan, legislatif punya hak dan fungsi. Fungsi DPRD sebagaimana telah umum diketahui mulai dari legislasi, budgeting dan pengawasan.

Sementara, Hak Interpelasi adalah satu dari Hak legislatif selain Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.

“Hak DPRD meminta keterangan keada Pemda dalam hal ini Bupati atau pejabat terkait mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis,” ujarnya, Sabtu (7/10/2023) sore.

Ia mencontohkan kenaikan BBM jadi sebab legislatif memanggil eksekutif untuk meminta keterangan. Hak Interpelasi itu, nantinya bisa menyambung ke Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat.

“Misal jawaban Pemda tidak memuaskan atau berpotensi melanggar Undang-undang maka DPRD berhak mengajukan Hak Angket,” tuturnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Secara sederhana, Tio mengatakan Hak Interpelasi ini seperti proses meminta keterangan. Sementara Hak Angket itu seperti penyelidikan.

“(Bisa sampai Pemakzulan?) Bisa tapi jauh pisan. Jangan kesimpulan kesitu,” pinta Tio saat ditanya apakah Hak Interpelasi ini, bisa berlanjut ke Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat lalu pemakzulan atau tidak.

Baca : https://kuninganmass.com/jlts-dan-pju-dianggap-bermasalah-dprd-bakal-gunakan-hak-interpelasi-ke-bupati/

Seperti diketahui, DPRD Kuningan sendiri menandatangani tuntutan Ormas/LSM soal penggunaan Hak Interpelasi kepada Bupati, sebab dua program yang dianggap bermasalah, PJU dan JLTS.

Meski sudah lebih dari setengah anggota DPRD menandatangani tuntutan, agenda Rapat Paripurna Hak Interpelasi ini akan dibahas dalam Rapat Banmus. (eki)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Government

KUNINGAN (MASS) – Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si mengaku sudah “ngamen” ke beberapa kementerian. Hal itu disampaikan Dian secara terbuka...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Tindak tegas pelaku premanisme tanpa pandang bulu. Pesan itulah yang disampaikan Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, Minggu...

Health

KUNINGAN (MASS) – Pasca melakukan inspeksi mendadak ke Puskesmas Darma, dan mendapati banyaknya keluhan layanan kesehatan, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar M...

Government

KUNINGAN (MASS) – Ancaman serta desakan soal pembubaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kuningan yang belum memberi kontribusi signifikan pada PAD (Pendapatan Asli Daerah),...

Health

KUNINGAN (MASS) – Setelah dibuat sewot oleh depot air mineral, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar kembali dibuat kecewa. Kali ini oleh bawahannya...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Meninggalnya Hilman (14), remaja asal Kelurahan Cirendang, yang tewas ditemukan di serambi makam menyedot perhatian berbagai pihak, termasuk Bupati Kuningan, Dr...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Kuningan pada Senin (3/3/2025). Agenda utama dalam rapat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Setelah menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kuningan selama 111 hari, Agus Toyib secara resmi menyerahkan tugasnya kepada Bupati, Dr. Dian Rahmat...

Government

KUNINGAN (MASS) – Tidak seperti kepala daerah hasil Pilkada 2024 dari PDIP yang diminta menunda keberangkatan retreat pasca konstalasi hukum dan politik teranyar, Bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuningan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025)....

Government

KUNINGAN (MASS) – Tim Pemenangan Dirahmati menginisiasi Tasyakuran Rahayat yang digelar di Lapangan Pandapa pada Kamis (20/2/2025) sore, untuk menyambut kedatangan Bupati Kuningan, Dr....

Government

KUNINGAN (MASS) – Warga Kabupaten Kuningan, baik dari unsur masyarakat umum, aparatur, partai hingga relawan nampak menyesakki Lapangan Pandapa Paramartha Kuningan, Kamis (20/2/2025) sore...

Government

KUNINGAN (MASS) – Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si, bakal dilantik jadi Bupati Kuningan pada Kamis (20/2/2025) besok di Istana Kepresidenan Jakarta. Bersama...

Government

KUNINGAN (MASS) – Terpilih sebagai Bupati Kuningan bersama Tuti Andriani SH MKn pada Pilkada serentak 2024 kemarin, Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga konsekwensi tinggal di negara hukum, semua warga negara haruslah taat dan patuh terhadap ketentuan hukum...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah relawan dari Tim Dirahmati melepas (ngebralkan)  Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si di BTN Cijoho, Senin malam (17/2/2025) Pukul 20.00...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pernyataan tegas disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Terpilih Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si – Tuti Andriani SH M...

Anything

KUNINGAN (MASS) – Pasca perhelatan Pilkada 2024 ini, SMAN 2 Kuningan nampaknya boleh berbangga dengan hasilnya. Pasalnya, baik Bupati maupun Wakil Bupati Kuningan terpilih,...

Government

KUNINGAN (MASS) – Jadi, sebenarnya kapan Dr H Dian Rachmat Yanuar M Si dan Tuti Andriani SH MKn akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pelantikan bupati yang diwacanakan bulan Februari 2025, kini bergeser hingga Maret 2025 mengingat hasil Pilkada serentak, masih ada yang belum tuntas...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Meski belum dilakukan pleno tingkat kabupaten, tim paslon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 01, Abdul Jalil Hermawan, mengklaim unggul di 16 kecamatan....

Politics

KUNINGAN (MASS) – Dalam Kampanye Akbar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan nomor urut 01, Dian Rahmat Yanuar berjanji, dirinya bersama Tuti Andriani...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 2024, masyarakat Kabupaten Kuningan menyuarakan harapan-harapan besar terhadap sosok pemimpin yang mampu membawa perubahan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pilkada tinggal menghitung hari, namun isu yang bergulir di masyarakat khususnya Kabupaten Kuningan justru menunjukkan kondisi pelik. Mulai dari gagal bayar,...

Business

KUNINGAN (MASS) – Cabup nomor urut 1, Dian Rahmat Yanuar, disentil dalam debat publik, soal rumor yang menyebutkan dirinya punya banyak toko modern. Sentilan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Gagal bayar Pemda Kabupaten Kuningan dianggap polemik yang sempat hilang ditelan kepentingan, dan muncul kembali karena ada kepentingan Pilkada. Pernyataan menohok...

Advertisement
Exit mobile version