KUNINGAN (MASS) — Pada Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Kuningan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat Daerah pada Rabu, (22/10/ 2025), Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan BUMDes agar berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi desa sekaligus pilar ketahanan pangan daerah.
Wahyu menyampaikan, BUMDes harus bertransformasi dari sekadar pengelola bantuan pemerintah menjadi entitas bisnis desa yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada keuntungan yang memberi manfaat bagi masyarakat luas.
“Kita perlu menggeser pola pikir dari sekadar pengelola bantuan menjadi pengelola bisnis desa yang sesungguhnya. Direktur BUMDes sejati harus memiliki jiwa wirausaha yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara BUMDes dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Pemerintah Kabupaten Kuningan saat ini tengah mendorong optimalisasi program Bank Pupuk Desa sebagai bagian dari sistem distribusi pupuk bersubsidi yang lebih efektif dan transparan.
“Gapoktan dapat bekerja sama dengan BUMDes sebagai titik serah pupuk bersubsidi. Melalui program Bank Pupuk dengan skema penebusan senilai Rp2 juta, BUMDes diharapkan mampu berperan dalam penyediaan pupuk sekaligus memperkuat rantai pasok pertanian desa,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadikan BUMDes lebih produktif, berdaya saing, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
“BUMDes yang berhasil adalah yang dipimpin oleh direktur berjiwa kreatif dan visioner. Orientasinya harus bisnis, menghasilkan keuntungan, dan kembali memberi manfaat kepada desa,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengapresiasi adanya alokasi 20% dana BUMDes yang diperuntukkan bagi program Ketahanan Pangan (Ketapang). Menurut Dr. Wahyu, kebijakan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat kemandirian pangan desa melalui usaha produktif dan kolaboratif.
“Alokasi dana Ketapang sebesar 20% menjadi dukungan nyata bagi desa untuk berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan tengah menyiapkan surat edaran Bupati yang mengarahkan seluruh Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat agar memprioritaskan bahan pangan dari potensi lokal.
“Dapur MBG diharapkan menggunakan produk pertanian dari wilayah masing-masing, seperti beras, sayur, dan bahan pangan lainnya yang disuplai oleh BUMDes. Dengan demikian, perputaran ekonomi terjadi di desa, kesejahteraan meningkat, dan ketahanan pangan semakin kuat,” papar Wahyu.
Lebih jauh, ia menilai arah kebijakan pembangunan yang dijalankan Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., bersama Wakil Bupati Tuti Andriani, S.H., M.Kn., memberikan ruang luas bagi tumbuhnya inovasi ekonomi desa serta memperkuat kelembagaan masyarakat.
“Kepemimpinan Bupati Dian dan Wakil Bupati Tuti menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi desa sebagai pilar pembangunan daerah. Fokus mereka pada ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi lintas sektor menjadi fondasi bagi terciptanya desa tangguh dan mandiri,” tuturnya.
Menutup arahannya, Pj Sekda menekankan keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh kekuatan kolaborasi di tingkat desa.
“Kekuatan Kuningan terletak pada desanya. Jika BUMDes, Gapoktan, koperasi, dan Dapur MBG bersatu, maka ketahanan pangan berkelanjutan bukan hanya harapan, tetapi kenyataan,” pungkasnya. (argi)
