ANCARAN (Mass) – Sudah hampir sepekan ini, spanduk bertuliskan Segel Gedung DPRD masih terpampang jelas di meja ruang rapat paripurna pimpinan DPRD Kuningan. Bahkan, para pimpinan DPRD itu terkesan cuek bahkan enggan untuk mencopot spanduk penyegelan, yang dipasang sejak Jumat (3/6) lalu oleh sejumlah LSM dan Ormas tersebut.
“Oh iya spanduk segel, nanti itu (spanduk penyegelan, red) kita akan bicarakan dengan pimpinan semua. Ya gak masalah, nanti itu kita akan bicara lah dengan pimpinan dan semua fraksi,” ucap Wakil Ketua DPRD Kuningan, Drs Toto Suharto SFarm Apt kepada kuninganmass.com saat ditemui di gedung dewan, Jumat (10/6).
Pencopotan spanduk penyegelan belum sempat dilakukan, sebab menurutnya ruang rapat paripurna itu belum akan dipergunakan untuk melaksanakan agenda-agenda kedewanan seperti rapat paripurna. “Ya itu juga kan belum dipakai untuk paripurna, nati kalau misalnya mau dipakai untuk paripuran, kita akan diskusikan bersama,” katanya.
Terkait penyegelan yang dilakukan Ormas dan LSM itu, Toto menilai hal tersebut merupakan hak para demonstran dalam menyampaikan bentuk aspirasinya. “Ya, saya rasa itu kan hak mereka ya,” singkatnya.
Sebelumnya, aksi yang dilancarkan sejumlah Ormas dan LSM itu merupakan tindak lanjut pada aksi sebelumnya pada 1 Juni bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Namun aksi mereka di depan gedung DPRD itu tidak mendapat tanggapan langsung pimpinan DPRD Kuningan, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi massa aksi.
“Kami kecewa, dimana kami sebelumnya memberikan pemberitahuan, ternyata kami tidak ditanggapi. Tapi kami tidak akan tinggal diam, dan kami akan tuntut terus ini,” tegas salah seorang massa aksi, Nana Rusdiana kala itu.
Akhirnya, sejumlah Ormas dan LSM itu pun memasuki ruang rapat paripurna dengan membawa baligho bertuliskan Segel Gedung DPRD. “Selama DPRD belum bisa memenuhi kewajibannya dari tuntutan kami, maka akan berlanjut. Saya harap tidak ada aktifitas selama penyegelan ini,” pungkasnya. (andri)
