Pilih Tenangkan Publik, KOMPAK Justru Minta Warga Kuningan Tetap Tenang di Tengah Gempuran Kabar Miring

KUNINGAN (MASS) – Berbeda dari pihak lain yang terus mendesak dengan cara kritis, organisasi KOMPAK (Komite Pemuda Kuningan) justru tetap mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak mudah terprovokasi, meskipun Kabupaten Kuningan banyak diterpa kabar miring mulai dari narasi “Kuningan Caang” hingga dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik).

Ketua KOMPAK, Fery Rizkiana Tri Putra menilai bahwa derasnya arus informasi yang beredar saat ini harus disikapi dengan bijak. Masyarakat diminta untuk tetap tenang serta tidak terpancing oleh isu-isu yang belum terverifikasi secara jelas.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, namun jangan sampai menimbulkan perpecahan. Kami mengajak seluruh masyarakat Kuningan untuk tetap menjaga situasi yang aman dan damai,” ujar Fery, Jumat (10/4/2026).

Terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di Disdik Kuningan, KOMPAK mendorong agar persoalan tersebut diserahkan kepada mekanisme hukum dan pengawasan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijunjung tinggi, namun prosesnya diharapkan berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan sosial.

Selain itu, KOMPAK juga menyampaikan keyakinannya terhadap kepemimpinan daerah. Mereka menilai Bupati Kuningan memiliki kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul, termasuk isu-isu yang saat ini berkembang di tengah masyarakat.

“Kami percaya Bupati akan mengambil langkah yang tepat, bijak, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Semua pihak diharapkan memberikan ruang agar proses penyelesaian berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Ia mengaku tetap mendorong masyarakat bersikap kritis namun konstruktif. Penyampaian aspirasi diharapkan dilakukan secara santun dan tidak memicu konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Ia berharap betul, masyarakat Kuningan dapat tetap menjaga persatuan dan tidak terpecah oleh berbagai isu yang berkembang, sembari menunggu langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan yang ada. (eki)