KUNINGAN (Mass) – Penyikapan terhadap kebijakan Full Day School (FDS) muncul dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Kabupaten Kuningan. Menurut organisasi tersebut, kebijakan ini akan merugikan Madrasah Diniyah (MD).
“Setahun yang lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi menggulirkan kebijakan Full Day School (FDS) dan mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Kebijakan itu kali ini dibungkus dengan nama Sekolah Lima Hari,” ungkap Ketua PERGUNU Kuningan, Dr K Alan Rusyadi MM kepada kuninganmass.com, Jumat (11/8).
Menurutnya, kebijakan yang rencananya akan diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018 ini juga mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Tak terkecuali stekholder pendidikan. Termasuk PERGUNU sendiri.
Alan Rusyadi berpendapat kebijakan tersebut akan sangat merugikan bagi Madrasah Diniyah (MD). Ia mencoba membuka regulasi yang berkaitan dengan itu.
“Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam pasal 25 disebutkan, Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk menyelengkapi pendidikan islam yang diperoleh di SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA,SMK/MAK dan dan bertempat di mesjid, mushalla dan atau tempat lain yang memadai,” terangnya.
Kalau kebijakan Lima hari sekolah diterapkan, sambung Alan, siswa/i tidak akan mempunyai cukup waktu untuk menimba ilmu agama ke Diniyah Takmiliyah.
Selain itu, dengan menambah jam pelajaran pada hari Senin-Jumat, tambah dia, tidak serta merta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat Indonesia.
“Program ini juga akan menghambat visi misi dari Kuningan Mandiri Agamis dan Sejahtera (MAS) 2018 terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penanaman nilai agama,” kata Alan. (deden)
