KUNINGAN (MASS) – Suatu fungsi yang menangani sarpras atau logistik dalam suatu organisasi tentu sangat vital dalam mendukung terlaksananya tugas-tugas operasional dengan lancar. Namun demikian fungsi ini seringkali tidak terlihat meskipun perannya sangat signifikan.
Jika melihat definisi dari The Council of Logistic Management (CLM), yang mendefinisikan manajemen Sarpras /logistik sebagai bagian dari proses supply chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan keefisienan dan kefektifan aliran dan penyimpanan barang, pelayanan dan informasi terkait dari titik permulaan (point of origin) hingga titik konsumsi (point of consumption) dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan.
Dengan definisi di atas, maka jelas bahwa tugas yang diemban oleh fungsi sarpras atau logistik ini tidak mudah. Termasuk fungsi sarpras di Polri sangat strategis.
Terkait dengan hal tersebut, Kompolnas sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk memberi saran dan pertimbangan kepada Presiden terkait arah bijak strategis kepolisian dibidang anggaran, SDM dan Sarpras menyelenggarakan rapat pokja bidang sarpras Polri di Hotel Diradja Jakarta Selatan pada 26-27 November 2018.
Pada kesempatan ini media berhasil mewawancarai Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi selaku penanggung jawab kegiatan.
“Tujuan dari pokja ini adalah dalam rangka menginventarisir berbagai kendala dalam pengadaan barang dan jasa di Polri, lalu bersama-sama mencari solusi untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Menyelesaikan suatu masalah tentu tidak bisa diselesaikan sendiri. Oleh karena itu kita perlu untuk selalu berkoordinasi dengan setiap fungsi yang terkait,” jelasnya.
Dede sendiri selaku salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan materi terkait perlunya untuk melakukan program perbaikan berkesinambungan (Continuous Improvement) dalam proses pengadaan barang dan jasa yang perlu dilakukan oleh semua fungsi.
“Dalam manajemen ada istilah, ‘Tidak ada yang terbaik, tapi pasti ada yang lebih baik’. Jadi spiritnya bahwa kita harus secara terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Konsep sederhananya bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pengadaan, efisiensi/ penghematan dalam proses pengadaan, dan mempercepat proses pengadaan agar barang/ jasa yang diperlukan bisa sampai tepat waktu,” papar Dede.
Lebih jauh Dede juga menyampaikan tentang pentingnya melakukan Audit Vendor terhadap seluruh vendor untuk memenuhi standar mutu internasional yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001 : 2015. Pemenuhan persyaratan ini sebagai jaminan terhadap barang atau jasa yang diterima Polri dari para vendornya.
Tentu, imbuhnya, perlu disiapkan SDM untuk melakukan proses Audit Vendor ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi, menurut Dede, rapat pokja sarpras ini tidak bisa dilakukan hanya dengan satu kali ketemu lalu semua selesai. Tentu sangat diperlukan rapat dan koordinasi lanjutan untuk lebih mengimplementasikan konsep tersebut.
“Namun demikian, sinergitas Kompolnas dan Polri yang sudah berlangsung dengan baik selama ini harus dipertahankan dalam rangka mewujudkan Polri yang Profesional dan Mandiri, atau di internal Polri dikenal dengan istilah Promoter,” pungkas Dede. (ali)
