KUNINGAN (MASS) – Di tengah semangat membangun pendidikan yang merata dan inklusif, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan Rintisan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuningan. Sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada akhir September 2025.
Kehadiran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Bisma Staniarto, S.T., M.Sc., ke Kabupaten Kuningan pada Minggu (14/9/2025), menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam mendukung proyek pendidikan berbasis masyarakat ini. Didampingi oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., Wakil Bupati Tuti Andriani, S.H., M.Kn., dan Pj. Sekda Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., kunjungan ini difokuskan pada peninjauan kesiapan fasilitas, khususnya asrama siswa di SMPN 6 Kuningan yang menjadi lokasi sementara sekolah.
“Kami mendorong percepatan pembangunan Rintisan Sekolah Rakyat ini. Targetnya, pada 29 September siswa sudah bisa masuk asrama dan memulai proses belajar secara penuh. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjamin hak pendidikan bagi semua anak, khususnya mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu,” tegas Dirjen Bisma.
Menurutnya, program itu sejalan dengan arahan Presiden RI dalam mendorong pemerataan pendidikan dan penguatan sumber daya manusia di wilayah perdesaan.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar menyampaikan, Pemkab tengah mengoordinasikan semua kebutuhan agar pembangunan infrastruktur dapat selesai tepat waktu. Ia menargetkan seluruh fasilitas rampung pada 25 September 2025.
“Pada tanggal 26 hingga 27, para calon siswa yang telah terdata akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai persiapan sebelum tinggal di asrama. Harapan kami, tanggal 29 September mereka sudah mulai belajar. Mohon doa dan dukungannya agar penyempurnaan ini berjalan sesuai rencana. Perlu kami sampaikan juga, seluruh pembangunan ini murni dibiayai oleh APBN,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan, proyek tersebut merupakan langkah awal menuju pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Dalam dua hingga tiga tahun mendatang, Pemerintah Daerah bersama Kementerian PUPR berencana membangun sekolah tetap di atas lahan seluas 6,9 hektare di Desa Cikandang. Sementara itu, bangunan sementara yang saat ini digunakan akan dialihfungsikan menjadi sekolah unggulan dengan tenaga pendidik profesional, sistem pembelajaran modern, dan tata kelola yang terukur.
“Sekolah unggulan ini nantinya bisa menjadi rujukan dan contoh pendidikan berkualitas di Kuningan,” tambah Bupati.
Pj. Sekda Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., turut menekankan pentingnya penguatan tata kelola pendidikan sebagai pendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
“Sekolah ini tidak hanya harus berdiri secara fisik, tetapi juga siap secara manajerial dan akademik. Mulai dari sarana, manajemen, hingga tenaga pengajar, semuanya harus sesuai standar. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat menikmati pendidikan tanpa terkendala biaya,” tegasnya. (argi)
