KUNINGAN (MASS) – Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat (Gabungan PPP-Demokrat) menyebut penyelesaian tunda bayar Pemkab Kuningan berbelit-belit.
Hal itu dituangkan dalam PU Fraksi, yang disampaikan ke Pemkab Kuningan dalam Rapat Paripurna DPRD Kuningan. PU sendiri ditandatangani Ketua Fraksi Ali Akhar dan Sekertaris Reni Parlina.
“Terkait penyelesaian tunda bayar tahun anggaran 2024 sebesar Rp 96 Milyar lebih yang prosesnya terkesan berbelit-belit sampai memakan waktu kurang lebih 1 tahun kami ingatkan kembali dampak tunda bayar, atau penundaan pembayaran, menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama pada proyek infrastruktur, gaji pegawai, dan layanan publik,” tertulis dalam PU, (25/6/2025).
“Bagi kontraktor, tunda bayar dapat menyebabkan masalah keuangan serius, bahkan kebangkrutan. Selain itu, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan juga dapat terganggu karena anggaran operasional yang terlambat. Oleh karena itu, kami berharap sekaligus mendorong pemerintah daerah kabupaten kuningan agar lebih serius dalam penyelesaian permasalahan tersebut,” sambung PU tersebut.
Selain menyoroti tunda bayar, gabungan PPP dan Demokrat itu juga mengingatkan Pemkab Kuningan banyaknya ruas jalan yang masih rusak, serta sekolah yang perlu rehabilitasi.
Terakhir, dalam PU nya, Fraksi juga mewanti-wanti Pemkab Kuningan soal temuan dan rekomendasi LHP BPK-RI, yang pada tahun kemarin berujung pada Opini WDP. Pemkab diminta menjadikan Opini WDP BPK RI ini untuk perbaikan kedepan, agar tidak terulang karena berimbas pada kepercayaan publik. (eki)
