KUNINGAN (MASS) – Kebijakan penetapan lebaran atau satu Syawal 1447 H antara Muhammadiyah dan pemerintah (Kementerian Agama) berbeda tahun ini, sehingga hari raya Idul Fitri diperingati pada tanggal yang berbeda. Perbedaan itu memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat: mengapa Muhammadiyah lebih cepat menetapkan 1 Syawal dibandingkan pemerintah dan ormas lain seperti NU? Berikut penjelasan singkat dengan bahasa sederhana.
Muhammadiyah menetapkan awal Syawal pada Jumat, 20 Maret 2026. Keputusan ini didasarkan pada pendekatan hisab astronomi modern yang dipakai oleh organisasi tersebut. Menurut M. Rofiq Muzakkir Lc MA Ph D, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyebutkan penentuan kalender Muhammadiyah kini cenderung “global” artinya jika berdasarkan perhitungan astronomis posisi bulan telah memenuhi kriteria tertentu (tinggi hilal dan elongasi), maka di manapun di permukaan Bumi kondisi tersebut terpenuhi, bulan baru dianggap telah masuk.
“Sekarang memang akan lebih sering berbeda, arena Muhammadiyah sendiri surah go global, karena dimanapun di permukaan bumi yang telling menjumpai memenuhi suds ketinggian dan elongasi tertentu itu Sudan masuk bulan baru,” tuturnya dalam instagram pribadinya.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama dalam konfrensi pers nya menetapkan 1 Syawal pada Sabtu Pahing, 21 Maret 2026. Penetapan pemerintah memakai kriteria gabungan yang sering disebut MABIMS (Majlis/Musyawarah antarnegara di kawasan), dengan parameter visibilitas hilal minimum: tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Berdasar perhitungan hisab untuk tanggal 29 Ramadan (19 Maret 2026), posisi hilal di sebagian wilayah Aceh memenuhi tinggi minimum 3 derajat tetapi tidak memenuhi elongasi minimum 6,4 persen.
Kementerian Agama juga mengedepankan prinsip hisab bersifat informatif sementara rukyat (pengamatan hilal) berfungsi sebagai konfirmasi. Pada hari rukyat 19 Maret 2026, hasil pengukuran tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI berada di kisaran 0,91° sampai 3,13° dan elongasi antara sekitar 4,55° sampai 6,10°.
Karena nilai elongasi ini belum mencapai kriteria visibilitas MABIMS (3° tinggi dan 6,4° elongasi), maka menurut standar tersebut hilal diperkirakan tidak mungkin dapat terlihat (Imkan Rukyat tidak terpenuhi). Berdasar itu pemerintah memilih menetapkan awal Syawal satu hari kemudian.
Perbedaan metode inilah yang menjadi akar utama munculnya tanggal Idul Fitri yang berbeda. Muhammadiyah lebih mengandalkan hisab dengan parameter yang mereka tetapkan dan menekankan konsistensi metode astronomis global. Pemerintah, di sisi lain, menggabungkan hisab dan asas rukyat serta mengikuti kriteria MABIMS yang mensyaratkan visibilitas mata telanjang menurut standar tertentu untuk memastikan kemungkinan rukyat.
Para ulama dan ahli hisab dari berbagai pihak kerap mengingatkan pentingnya komunikasi dan saling menghormati. Mereka juga mendorong edukasi sederhana ke masyarakat agar warga memahami alasan ilmiah dan metodologis di balik setiap keputusan, sehingga tidak muncul kekhawatiran berlebihan atau salah paham antarwarga.
Singkatnya, perbedaan antara Muhammadiyah dan Pemerintah/NU tahun ini bukan soal keabsahan salah satu pihak semata, melainkan karena kedua pihak memakai kriteria dan pendekatan yang berbeda: Muhammadiyah mengedepankan hisab astronomi secara global, sedangkan Pemerintah mengikuti kriteria MABIMS dan prinsip hisab-plus-rukyat sebagai konfirmasi. (raqib)
