Connect with us

Hi, what are you looking for?

Government

Penggantian Pj Bupati Jangan Dipolitisasi, Usulan Tiga Fraksi Bagian dari Mekanisme Demokrasi

KUNINGAN (MASS) – Ketua PCNU Kuningan, Dr KH Aminuddin SHI MA, angkat bicara soal isu terkait surat yang ditandatangani oleh tiga fraksi DPRD Kuningan, yang diusulkan sebagai bentuk pergantian Pj Bupati. Surat yang memuat berbagai alasan untuk mengganti Pj Bupati, telah menimbulkan reaksi beragam di kalangan masyarakat, baik pro maupun kontra.

KH Aminuddin mengingatkan bahwa surat tersebut harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dalam sistem pemerintahan, bukan sebagai pemicu prasangka negatif atau politisasi yang merugikan.

“Terkait surat dari tiga fraksi yang beredar, kita perlu melihat ini dalam kerangka demokrasi dan checks and balances. Dalam sistem pemerintahan, fraksi-fraksi di DPRD memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, kritik, atau usulan kepada pemerintah pusat, dan itu adalah bagian dari proses yang diakui secara konstitusi,” jelas KH Aminuddin, Senin (11/11/2024).

Ia menambahkan bahwa usulan pergantian pejabat, yang disampaikan dengan berbagai alasan, bukanlah hal yang aneh dalam dunia politik dan birokrasi.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Usulan tersebut adalah bagian dari proses evaluasi dan komunikasi politik, yang menjadi hal yang biasa dalam sebuah sistem pemerintahan yang transparan dan demokratis. Oleh karena itu, kita seharusnya bijak dalam menanggapi hal ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Abah Aam sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa rotasi dalam birokrasi diatur dalam regulasi yang jelas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala Daerah, Kemendagri memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi berkala terhadap Pj Bupati atau Wali Kota. Jika diperlukan, Kemendagri dapat melakukan pergantian demi kepentingan kinerja dan stabilitas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa proses seperti ini sudah biasa dan terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

KH Aminuddin juga menegaskan bahwa surat dari fraksi DPRD tidak bisa serta merta dianggap sebagai penyebab utama pemberhentian Pj Bupati. Proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat, termasuk Pj Bupati, tetap menjadi wewenang Kemendagri, yang dilakukan melalui mekanisme dan evaluasi yang ketat sesuai dengan regulasi yang ada.

“Pergantian pejabat adalah hal yang biasa dalam birokrasi, dan keputusan ini tetap diambil dengan mempertimbangkan kinerja serta kebutuhan pemerintahan. Surat yang beredar tersebut hanyalah bentuk partisipasi dalam menyuarakan aspirasi, dan seharusnya tidak dijadikan kambing hitam,” tegas KH Aminuddin.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Terkait dengan dinamika partai politik di Kuningan, yang semakin menarik perhatian publik terhadap surat dari tiga fraksi DPRD, KH Aminuddin menyatakan bahwa ini justru menunjukkan adanya fungsi kontrol dalam sistem pemerintahan yang sehat.

“Lembaga seperti DPRD memang memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Jika ada ketidakpuasan, itu adalah hal yang sah untuk dipertanyakan dan disampaikan. Bahkan, jika ada ketidaksetujuan dengan kebijakan yang ada, seharusnya menjadi bagian dari proses demokrasi dan bukan dipolitisasi,” ujarnya.

KH Aminuddin juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menilai situasi ini melalui kacamata politis atau membuat asumsi yang dapat merusak keharmonisan sosial.

“Kita harus menjaga hati dan pikiran agar tetap jernih dalam menanggapi isu ini. Kita tidak boleh mudah terseret pada prasangka buruk yang dapat memecah belah masyarakat. Mari kita sama-sama menghindari su’udzon, yaitu prasangka yang dapat merusak persatuan dan keharmonisan kita,” ujarnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ia mengimbau agar semua pihak, terutama tokoh dan elit masyarakat, untuk tidak memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik pribadi.

“Kita harus memandang proses ini sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan yang sah. Proses pemerintahan harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dan bukan digunakan untuk kepentingan politik yang sempit,” kata KH Aminuddin.

Sebagai penutup, KH Aminuddin mengajak masyarakat Kuningan untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan keharmonisan, serta saling menjaga kepercayaan antar sesama.

“Mari kita bersama menjaga kedamaian dan persatuan di Kuningan. Isu ini seharusnya tidak mengganggu kedamaian yang telah lama kita bangun, dan kita harus terus berupaya untuk memajukan daerah ini demi kebaikan bersama,” pungkasnya. (eki)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Bismillahirrahmanirrahim, Atas nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kuningan, kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Ribuan jemaah PC Muslimat NU Kabupaten Kuningan Nampak menyesaki area Gedung Olahraga (GOR) Ewangga Kuningan, Selasa (24/9/2024) pagi. Ada sekitar 4500...

Politics

KUNINGAN (MASS) –  Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kuningan, di bawah kepemimpinan Dr. KH Aminuddin, SHI, MA—yang akrab disapa Abah Aam, hafidz Quran...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kuningan kembali memperkuat kaderisasi dengan menggelar Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) Angkatan...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Rasdi, secara resmi ditunjuk PCNU Kabupaten Kuningan sebagai Ketua Satgas GKMNU (Gerakan Keluarga Maslahat NU). Ketua PC GP Ansor Kabupaten Kuningan...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Kuningan telah menggelar Pengukuhan dan Rapat Koordinasi Panitia Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tahun...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sekertaris DPC Hanura Kuningan Nandang Kusnandar yang juga mengaku sebagai kader NU, turut angkat bicara soal kritik Dadang (mantan Ketua Hanura)...

Religious

KUNINGAN (MASS) –  Meski bukan pegawai lembaga Negara ataupun perusahaan, jajaran pengurus PCNU dan Lembaga PCNU akan dievaluasi kinerjanya. Bukan hanya dinilai, jika performanya...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Setelah dilantik di hadapan ribuan jemaah bertepatan dengan Harlah 1 abad NU beberapa waktu lalu di Stadion Mashud Wisnusaputra, PCNU Kabupaten...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Abah Aam, sapaan dari pimpinan Ponpes Al Amin Cibingbin-KH Aam Aminudin, kembali terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Kuningan. Terpilihnya Abah...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Hari ini, Sabtu (20/8/2022), Konferensi Cabang NU XVIII Kabupaten Kuningan, digelar di Wisma Permata – Kuningan. Konfercab sendiri, nampak dihadiri Bupati...

Religious

KUNINGAN (MASS) – Nahdlatul Ulama (NU), adalah organisai kemasyarakatan (ormas) Islam yang berpotensi besar untuk terus bermartabat dan selalu moderat. Hal tersebut, disampaikan tokoh...

Advertisement
Exit mobile version