KUNINGAN (MASS) – Penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi diminta agar dievaluasi. Ini seiring dengan munculnya banyak keluhan dari orang tua siswa yang tidak kebagian kuota meski dekat dengan sekolah target.
Keluhan ini sebagian besar dilontarkan orang tua dari anaknya yang hendak masuk SMA. Meski rumahnya dekat dengan beberapa sekolah favorit yang ada di seputar kota, namun anaknya tidak bisa masuk.
“Kan zonasinya pakai durasi ya. Jarak lebih dekat bisa mengalahkan yang jaraknya lebih jauh meski masuk wilayah kota. Cuma masalahnya, kalau murni durasi mah kita bisa terima. Tapi ini ada dugaan orang diluar zonasi nitip KK ke sodaranya atau siapa, yang rumahnya didalam zonasi,” keluhnya.
Akibat dugaan tersebut, warga yang asli masuk wilayah zonasi malah tergeser. Menurut sumber yang enggan dipublish identitasnya ini menilai ironis jika warga kota justru terlempar ke sekolah luar kecamatan domisilnya sendiri.
Sejak awal ia kurang setuju dengan sistem zonasi dilihat dari kacamatanya. Dengan sistem sekarang, menurut dia, rentan manipulasi domisili atau administrasi kependudukan. Bukan hanya itu, sistem tersebut pun menurunkan daya tantangan bagi siswa dari pinggiran kota yang membidik sekolah favorit.
“Misal begini, ada siswa dari Kuningan yang bukan seputar kota, pengen meneruskan ke sekolah favorit di kota. Nilai akademiknya bagus misalnya, tapi kuota jalur prestasinya dibatasi. Pake zonasi juga ga masuk, akhirnya sekolah di kecamatannya sendiri yang membuat merasa kurang tertantang,” tuturnya.
Untuk itu, ia menyarankan agar sistem zonasi dievaluasi. Guna menumbuhkan prestasi siswa, menurutnya, perlu juga ada persaingan yang memacu tantangan. Dengan begitu kualitas lulusan sebagai generasi penerus bangsa akan lebih teruji.
“Kalaupun memang sistem sekarang dianggap lebih baik, tolong diukurnya pake parameter apa? Kasih tau masyarakat biar paham,” ucapnya.
Ketika dikonfirmasikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan, Drs H Uca Somantri MSi menjelaskan, untuk jenjang SLTA bukan lagi wilayah kewenangan kabupaten.
“Terkait PPDB untuk jenjang SMA/SMK sudah menjadi kewengangan propinsi,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi Jumat (7/7/2023). (deden)
