Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Politics

Pemilu Tak Bisa Ditunda, PPK Gak Jadi Bubar

KUNINGAN (MASS) – Mantan Divisi Hukum Anggota KPU Kabupaten Kuningan Hamid SH MH angkat bicara perihal polemik putusan PN Jakpus dari gugatan Partai Prima.

Putusan yang memerintahkan KPU untuk menunda tahapan Pemilu itu, dianggap advokat senior itu sudah salah kamar sejak awal. Menurutnya, sengketa kepemiluan ini bukanlah ranah pengadilan umum.

Diterangkannya, setiap tahapan pemilu itu selalu memiliki potensi konflik Pemilu, bahkan mulai dari pantarlih. Potensi konflik yang dimaksud, seperti pendataan pemilih pemula yang tidak terakomodir.

Setidaknya, Hamid membagi beberapa potensi konflik kepemiluan dan proses pengaduannya. Pelanggaran administratif misalnya, diproses Bawaslu.

“Apabila terjadi pelanggaran Pemilu, disitu ada pelanggaran kode etik, itu kewenangan DKPP,” ujarnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dan terakhir, jika konfliknya dalam penyelenggaraan Tata Usaha Negara, maka penyelesaiannya di PTUN. Dan di PTUN itu, tidak akan ada banding. Karena, putusanya mengikat dan final.

“Partai Politik yang tidak lolos verifikasi, partai yang tidak lolos itu, mengajukan upaya hukum (harusnya) ke PTUN,” imbuhnya.

Kaitan dengan putusan PN Jakpus atas gugatan Partai Prima, Hamid menilai harusnya PN tidak berwenang mengadili. Harusnya PN Jakpus, putusannya (gugatan Partai Prima) tidak dapat diterima.

“Kenapa? Karena pengadilan umum tidak berwenang mengadili,” kata Hamid.

Ditanya bagaimana setelah putusan PN Jakpus, Hamid mengatakan tahapan Pemilu harus tetap dilanjutkan karena belum ada inkrah. Hal itu, mengacu pada ketidakpuasan KPU RI dan mengajukan banding dan siap naik ke Pengadilan Tinggi.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Artinya, sejauh belum ada keputusan mengikat, baik PPK, PPS, pembentukan panwas, pantarlih dan tahapan lainnya harus tetap berjalan seperti biasa.

“Yang disayangkan tadi, kenapa mengajukan ke pengadilan umum, tidak berwenang mengadili,” tuturnya.

Paparan Hamid ini, bukan tanpa dasar. Ia menjelaskan referensinya dari berbagai Pasal, mulai dari Undang-Undang sampai PKPU.

Soal Peradilan Umum (PN) misalnya, kewenangannya memeriksa dan memutus tentang pelanggaran tindak pidana pemilu Pasal 282 uu no 7 tahun 2017.

Adapun, PTUN berwenang memeriksa dan memutus : lihat ayat 1 dan 2 huruf a, b, dan c UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pasal 470 UU No 7 tahun 2017 , Penyelesaian sengketa proses pemilu di PTUN diantaranya calon peserta pemilu tidak lolos perivikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Parpol peserta Pemilu, dimaksud dalam pasal 173 uu no 7 tahun 2017.

Putusan PN dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) 3 hari setelah putusan PN dibacakan. Putusan PT merupakan putusan terakhir dan mengikat atau putusan final dan mengikat tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (upaya hukum biasa banding dan kasasi atau peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa) sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat (5) uu no 7 tahun 2017.

Kemudian soal putusan PN Jakpus, dianggap belum mempunyai kekuatan tetap (inkracht van gewijsde) dengan alasan KPU RI upaya hukum banding (revisi). Maka tahapan memilu sebagaimana diatur dalam PKPU no 3 tahun 2021 tentang Tahapan Jalwal Pemilu, jalan terus.

Terdekat, tahapan Pemilu pada tanggal 24 April 2023 meliputi pencalonan anggota DPR, DPRD, Prov dan Kab/Kota. Sesuai dengan Pasal 470 ayat (1) dan (2) UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden serta DPRD. (deden/eki)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sebanyak 1.128 anggota PPS se-Kabupaten Kuningan resmi dilantik oleh KPU Kabupaten Kuningan Minggu (26/5/2024) kemarin di Sasana Budaya Prima Resort Sangkanurip...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Penetapan PPK oleh KPU Kabupaten Kuningan baru-baru ini menuai polemik. Banyak dugaan yang ditudingkan mulai dari tidak professional, nepotisme sampai isu...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Merespon kegaduhan pasca penetapan PPK oleh KPU Kuningan, Ketua Umum Sarjana Urang Kuningan (SARUKUN) M Fauzan Ash Shidiq SE angkat biocara....

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Dalam demokrasi, integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu pilar utama yang menjamin keadilan dan kredibilitas proses pemilihan. Namun, Komisi...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pasca penetapan anggota PPK oleh KPU Kabupaten Kuningan, hingga dilakukan pelantikan hari ini, Kamis (16/5/2024), muncul spanduk kekecewaan masyarakat terhadap keputusan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Penetapan hasil seleksi rekrutmen badan adhoc Pemilu tingkat kecamatan, PPK, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuningan, “digugat” banyak pihak. Termasuk diantaranya...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menjadi hajat masyarakat dalam menentukan pembangunan daerah di 5 tahun kedepan dan KPU tentunya mempunyai...

Politics

KUNINGAN (MASS) – KPU Kabupaten Kuningan baru saja menetapkan hasil seleksi calon anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terpilih yang akan bertugas pada Pilkada serentak...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Hari ini, Kamis (2/5/2024) sore, KPU Kabupaten Kuningan menggelar Sidang Pleno Penetapan Hasil Pemilu Legislatif di Hotel Grand Cordella Kuningan. Dalam...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pendaftaran PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara tingkat desa) dan KPPS (Kelompok Penghitungan Pemungutan Suara di TPS) mulai kembali...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan, H Dede Ismail, mengaku dirinya masih dipercaya sebagai pimpinan partai berlambang Garuda tersebut, di tingkat...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – “Politik adalah seni mencari masalah, menemukannya di mana-mana, mendiagnosisnya secara salah, dan memperoleh solusi yang salah. ~Groucho Marx Pemilu telah usai,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di Kabupaten Kuningan, ternyata tak jauh berbeda dengan apa sudah disurvey Jamparing Research, sebulan jelang pencoblosan. Hal...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pesta demokrasi 2024, ada yang mempersiapkan hajat dan ada juga yang saling menghujat. Hal itulah yang dikatakan Ketua Ikatan Mahasiswa Kuningan...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Perhelatan Pemilihan Umum untuk Pilpres dan Pileg tahun 2024 tengah berproses di rekapitulasi suara. Semua unsur penyelenggara terlibat dalam Pemilu, berusaha...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah massa yang terganung dalam Korakap (Koalisi Rakyat Kuningan Anti Penindasan) menyambangi tempat berlangsungnya pleno rekapitulasi KPU, Kamis (29/2/2024) siang. Mereka,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Kabupaten Kuningan, menggelar aksi membacakan petisi yang berisi penolakan terhadap Pemilu Legislatif tahun 2024...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Tak terasa sudah sembilan hari berlalu Pemungutan dan Penghitungan suara dilalui. Rekapitulasi pun beberapa sudah dilaksanakan, beberapa masih berlangsung. Khuuss untuk...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Akhir-akhir ini publik Kabupaten Kuningan diramaikan dengan polemik mengenai adanya potensi kecurangan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024. Menyikapi hal ini,...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pasca rampungnya pencoblosan dan kini berlangsungnya perhitungan suara, berkembang isu jual beli suara hasil Pemilu 2024. Hal itu, jadi sorotan serius...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Pasca penyelenggaran Pemilu, harga beras di pasaran terpantau terus mengalami kenaikan harga. Bahkan, gabah juga terbilang langka dan mahal. Begitu juga...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Pj Bupati Kuningan Drs Dr Raden Iip Hidayat M Pd, menyampaikan belasungkawa terhadap penyelenggara Pemilu yang mengalami musibah kecelakaan kerja, hingga...

Politics

KUNINGAN (MASS) – TPS 16 Desa Kasturi Kecamatan Kuningan, disulap jadi seolah-olah tempat hajatan atau kondangan pada penyelenggaraan Pemilu, Rabu (14/2/2024) kemarin. Ketua KPPS...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Ketua KPU Kabupaten Kuningan Asep Budi Hartono atau yang dikenal sebagai Abuhar, mengatakan pihaknya terus menginventarisir apa yang terjadi pada penyelenggara...

Politics

KUNINGAN (MASS) –  Perhelatan Pemilu masih dalam tahap penghitungan. Berbeda pilihan, adalah yang biasa. Di dalamnya, ada yang unggul dan tentu ada yang tidak...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Tepat sehari pasca Pemilu, Kamis (15/2/2024) ini, harga telur di pasaran kembali mengalami kenaikan harga. Dari Rp 27,5ribu/kg, kini mencapai Rp...

Politics

KUNINGAN (MASS) – Pada Pemilu 2019 lalu, banyak penyelenggara terutama KPPS, sakit bahkan sampai meninggal dunia karena kelelahan pasca bertugas siang malam tanpa jeda....

Politics

KUNINAN (MASS) – Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Al-Ihya Kuningan berkolaborasi dengan BEM PTNU Jawa Barat menggelar Nobar dan diskusi Film Dirty Vote....

Advertisement