KUNINGAN (MASS) – Menyikapi dinamika yang terjadi di Jalan Cisantana, Pemerintah Kabupaten Kuningan tak tinggal diam. Selain melakukan pendekatan dan tabayun dengan pihak yang mengklaim kepemilikan lahan, Dinas PU juga telah menyiapkan sejumlah opsi teknis untuk mengatasi potensi kemacetan dan konflik lahan.
Kabid Bina Marga, Tedyy Sukmajayadi mengungkapkan, Pemprov Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk tahun 2025 guna meningkatkan kualitas dan memperlebar jalan tersebut.
“Kami juga sudah punya konsep jalur alternatif, agar tidak hanya mengandalkan jalur yang sekarang. Salah satunya adalah jalur yang berada di bawah kawasan Tanjung Laut yang lebih aman dan legalitasnya jelas milik negara,” paparnya.
Menurut Tedyy, jalur alternatif itu dapat menjadi solusi jangka panjang jika jalur utama terus menuai polemik. Ia juga menyebut bahwa Pemda akan tetap berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk pemilik sertifikat, desa, dan lembaga teknis terkait untuk memastikan semua proses berjalan sesuai aturan.
“Kita tidak ingin berpolemik. Fokus kita adalah memberikan akses yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat dan sektor pariwisata,” pungkasnya. (argi)
Tonto selengkapnya di sini :
