KUNINGAN (MASS) – Ketika berkaitan kocok ulang AKD (Alat Kelengkapan Dewan) seperti komisi, bapemperda dan badan kehormatan (BK), rupanya antusias para wakil rakyat begitu tinggi. Meski ditengah menjalani ibadah puasa ini mereka menghadiri paripurna yang digelar Rabu (6/4/2022) mulai pukul 10.00 WIB.
Sebelum paripurna tersebut, beredar kabar jika paket AKD sudah ada. Pimpinan komisi, bapemperda dan BK, menurut sumber terpercaya telah diplot disesuaikan dengan koalisi yang telah terbangun. Ini diperkuat H Dede Ismail, wakil ketua DPRD Kuningan dari Gerindra.
“Paripurna juga belum tapi paket AKD sudah ada. Jadi, kocok ulang sudah beres sebelum paripurna,” ungkap Deis sebelum, Selasa (5/4/2022).
Diakuinya, dalam paket AKD itu partainya tidak dilibatkan. Pada koalisi parlemen, Gerindra dan PAN kelihatannya “ditendang”. PKB yang sebelumnya sama-sama berada di luar koalisi parlemen bersama Gerindra, nampaknya ambil bagian menjabat salah satu ketua komisi. PKB dan PAN seolah tukar tempat.
Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, saat dikonfirmasi mengelak jika kocok ulang tersebut merupakan ranahnya. Mekanisme kocok ulang, menurut dia, biasanya digelar paripurna kemudian dilanjutkan rapat di tiap alat kelengkapan dewan.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS, Etik Widiati menyikapi soal isu kocok ulang yang berkembang cukup hangat belakangan ini. Menurut dia, perubahan pimpinan AKD itu normatif.
“Perubahan Pimpinan AKD merupakan amanat dari peraturan perundang undangan. Diatur dalam PP No 12 th 2018, pasal 47, 51 dan 55. Dan diatur pula dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib No 1 th 2019, ditetapkan bahwa masa jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan adalah 2 tahun 6 bulan. Bahkan pimpinan juga sudah meminta Fraksi untuk menyampaikan Surat usulan perubahan tersebut tanggal 14 maret melalui surat no 172/208/DPRD 2022,” sebutnya.
Kalaupun ada dinamika dalam proses pemilihan pimpinan AKD, sambung Etik, itu merupakan hal yang wajar dalam tatanan demokrasi. Dan pemilihan pimpinan AKD ini sudah biasa dilakukan dalam setiap periodisasi DPRD.
Fraksi PKS memandang sebuah hal yang wajar kalau setiap fraksi berjuang untuk menduduki pimpinan AKD sepanjang masih dalam koridor aturan yang benar. Jika Fraksi PKS mendapat kepercayaan tentu harus bisa bertanggungjawab dalam mengemban amanah dan bisa menjalankan tugas pimpinan AKD dengan baik.
“Dan ketika FPKS tidak mendapat posisi pimpinan AKD juga bukan masalah. Namanya juga demokrasi,” tandasnya.
Yang paling penting bagi PKS, imbuh Etik, adalah bagaimana semua anggota fraksi bisa melakukan kewajiban sesuai tupoksinya. Sebagai ketua fraksi, ia harus memastikan bahwa anggota FPKS hadir secara fisik dalam setiap rapat di dewan.
“Ikut melakukan monitoring komisi dalam Kegiatan KDD. Terlibat aktif dalam setiap pembahasan agenda DPRD, turun ke masyarakat di dapilnya dan memastikan setiap Anggota FPKS mengadvokasi aspirasi dari masyarakat dengan optimal dalam melaksanakan Pokok pokok pikiran,” ungkapnya.
Masyarakat, tambah Etik, sebaiknya diberitahu informasi yang benar. “Kasian mereka sudah cukup pusing dengan kenaikan berbagai kebutuhan pokok, minyak goreng lah, BBM lah, gas lah, pajak juga dan yang lainnya,” harap Etik.
Ia mengajak masyarakat untuk mendoakan agar proses pemilihan berjalan lancar dan segera terbentuk pimpinan AKD yang baru. Karena khususnya Komisi di DPRD harus segera membahas LKPJ 2021 yang sudah disampaikan oleh bupati pada paripurna dulu.
Banyak hal yang menjadi PR bagi eksekutif dan legislatif. Fraksi PKS mendukung sepenuhnya upaya pemerintah daerah dalam penanganan covid 19 dan upaya upaya dalam mengatasi Kuningan Miskin Ekstrim dan naiknya angka pengangguran. (deden)
