KUNINGAN (MASS) – Seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kuningan ditantang oleh Panwaslu Kuningan untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pilkada. Hal itu terungkap dalam Rakor Pengawasan Partisipatif Bersama Masyarakat yang digelar di Hotel Horison Tirta Sanita Sangkanurip, Rabu (6/12/2017).
Ketua Panwaslu Kuningan, Jubaedi SH mengatakan, tingkat kompleksitas yang dapat timbul pada Pilkada 2018 nanti berbeda jauh dengan pilkada sebelumnya. Untuk itu, pihaknya membutuhkan partisipasi dari semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi.
“Masyarakat juga punya tanggungjawab moral yang sama sehingga menjadi tugas bersama meskipun secara formal itu tugas panwaslu,” tandas Jubaedi.
Pihaknya berharap, lewat rakor tersebut mampu meningkatkan kualitas demokrasi. Sayangnya, dari 100 yang diundang tidak semuanya hadir. Beda dengan rakor sebelumnya yang melibatkan pemilih pemuda, animo mereka cukup tinggi.
Anggota Panwaslu, Ondin Sutarman SIP menyebutkan, dari 100 orang yang diundang itu berasal dari 14 komponen masyarakat. Mulai dari pengurus parpol, media massa, penyandang disabilitas, baznas, kejaksaan dan lainnya. Bahkan diundang pula 10 perwakilan dari APDESI.
“Tapi ternyata setelah menunggu cukup lama, banyak yang tak hadir. Sehingga hasil kesepakatan kita langsung memulainya,” sebut mantan ketua PWI Kuningan itu.
Dua pembicara dihadirkan dalam rakor tersebut. Diawali Kabag Tapem Setda Kuningan, Drs Dudi Pahrudin MSi, dilanjutkan oleh Kasat Intelkam Polres Kuningan AKP Iwan Rasiwan MH.
Dudi menekankan soal target partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 sebesar 77,5 persen. Menurutnya, itu tantangan besar lantaran sejauh ini tingkat partisipasi pada even pemilu sebelumnya hanya berisar 67 persen.
Ia juga menyebutkan, pada 2018 nanti akan ada 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak di 17 provinsi. Khusus Jabar, bakal digelar Pilkada Gubernur dan 16 Pilkada di kabupaten/kota.
Sedangkan dana penyelenggaraan pilkada, ia menyebutkan lebih dari Rp 30 milyar. Rincian paling besar untuk KPU sebesar Rp 23 milyar dan Panwas Rp 6 milyar. Selebihnya untuk pengamanan. (deden)
