KUNINGAN (MASS) – Meski Koalisi Kuningan Bersatu (KKB) mendominasi parlemen daerah dengan 29 kursi, namun dalam penentuan pimpinan Pansus Tata Tertib DPRD Jumat (4/10/2019) lalu, posisi ketua diduduki politisi PDIP. Hasil voting di ruang Banggar, Apang Sujaman yang terpilih menjadi ketua Pansus Tatib.
Sedangkan untuk posisi wakil ketua, ditempati politisi dari PKS Etik Widiati. Disusul posisi sekretaris dijabat Deki Zaenal Mutaqin dari Gerindra. Jumlah personil pansus sebanyak 13 orang, dengan postur 7 orang dari KKB dan 6 lainnya dari non-KKB.
Melihat hasil tersebut, beberapa kalangan mencium adanya indikasi “pengkhianatan” ditubuh KKB. Sebab dari voting yang dilakukan, 8 diantaranya setuju dengan opsi proporsional yang lazim dari atas ke bawah (PDIP-PKS-Gerindra). Sedangkan 5 diantaranya tidak setuju.
Saat dipintai komentarnya, Tresnadi dari Fraksi PDIP tidak menganggapnya sebagai sebuah “pengkhianatan”. Ia juga tidak membedakan antara 7 kursi dan 6 kursi. Yang dia lihat, ketigabelas orang tersebut merupakan utusan masing-masing fraksi.
“Kalau bersatu, ya gak ada perbedaan 7 dan 6. Ya semuanya bersatu. Saya mah tidak melihat ada kelompok itu (KKB, red). Karena kalau bersatu, harus semuanya. Kalau sebagian ya berarti tidak bersatu,” ujar bendahara DPC PDIP Kuningan tersebut, Senin (7/10/2019).
Sebagai orang yang masuk keanggotaan Pansus Tatib, Tresnadi menceritakan kronologis pemilihan pimpinan pansus waktu itu. Fraksinya mengusulkan proporsional dari atas ke bawah sebagaimana lazimnya. Dari perolehan kursi, berarti urutannya PDIP, PKS dan Gerindra.
Kemudian muncul opsi lain dengan proporsional dari bawah ke atas. Dengan kata lain, mulai dari perolehan kursi terkecil. Dirinya menganggap opsi tersebut tidak lazim. DPR RI pun dengan 5 pimpinan dewan, proporsional dari atas ke bawah.
“Ada juga opsi PKS, Gerindra, Demokrat. Lalu ada pula proporsi peraih kursi ke 2, ke 3 dan ke berapa gitu. Itu kan teu puguh kriterianya. Sehingga dilakukan pungutan suara. Dari 13 orang tersebut mayoritas setuju proporsional dari atas ke bawah,” ungkapnya.
Tresnadi menegaskan, pihaknya tidak menganggap dikuasai atau tidak. Namun yang dilihatnya, yang berpendapat proporsional dari atas ke bawah itu lebih banyak dari opsi lainnya.
“Belum mencerminkan nanti AKD (Alat Kelengkapan Dewan)nya seperti apa, itu belum. Baru pendapat mengenai itu,” pungkas Tres, sapaan akrabnya. (deden)
