TANGGERANG (MASS) – Akhir-akhir ini dikejutkan oleh sebuah kasus batas pagar laut di Tangerang mencerminkan konflik sosial yang intens, melibatkan aspek ekonomi, akses ruang publik, dan dampak terhadap masyarakat lokal. Gagasan Konflik sosial ini dapat mengkaji permasalahan antara peran-peran yang terlibat, seperti pemerintah, pengusaha, dan nelayan yang terdampak. Dampak akses terhadap sumber daya, kepentingan ekonomi dan dampak ekologis merupakan faktor dari penyebab pembatasan pagar laut.
Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang memperhambat akses nelayan ke jalur tangkap ikan, juga sumber ekonomi nelayan dan dapat mengabaikan keperluan masyarakat lokal. Mengutip informasi dari salah satu media berita bahwa mantan Bupati Tangerang mengungkapkan, batas pagar bambu telah ada sejak tahun 2014 sebelum adanya proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK), akan tetapi beliau tidak tahu pasti siapa yang melakukannya.
Gagasan mengenai teori konflik ini dibawakan oleh Marx pada abad ke-19 menjelaskan bahwa konflik antara kelas-kelas sosial, antara buruh dan pemilik modal, membawa perubahan sosial dan sejarah. Konflik sosial adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok mempunyai kepentingan, nilai, atau tujuan bertentangan, yang dapat mengakibatkan ketegangan, penyesuaian, atau perkelahian.
Ketidakadilan sosial dan dominasi kekuasaan berkecimpungan terhadap kelompok identitas yang termarjinalkan berjuang untuk mendapatkan hak-haknya atau suatu pengakuan, dan memperjuangan keadilan dan kesempatan yang dapat memicu konflik. Perubahan sosial terhadap keadaan dan situasi yang dapat memicu konflik apakah upaya tersebut membawa ketidakpastian dan ketegangan, ketika masyarakat berinteraksi dengan perubahan ini sebagai respon ketidakpuasan.
Dengan demikian, kasus pagar laut di Tangerang tidak hanya menggambarkan konflik lokal, tetapi juga menjelaskan aspek yang luas antara kelas-kelas sosial, di mana perjuangan untuk keadilan dan akses terhadap sumber daya menjadi esensi dari konflik sosial. Pandangan Marxian menekankan urgensinya dan perlunya solidaritas di antara kelompok yang termarjinalkan untuk hak-hak mereka.
Penulis : Viqia Sastrawardana
