KUNINGAN (MASS) – Sejumlah warga dan perwakilan sopir angkutan umum yang datang dalam Forum Grup Discussion (FGD), menyampaikan keberatan soal One Way System di Jalan Siliwangi, terutama ruas jalan bunderan Cijoho – SMP N 1 Kuningan.
FGD yang dilakukan di Gedung Wanita pada Rabu (25/5/2022) siang itu, diawali pemaparan dari Kadishub M Mutopid melalui Kabid Lalin M Rangga Gumilar.
Setelah pemaparan rencana penerapan one way system di ruas jalan perkotaan, dibuka sesi dengar pendapat dari tokoh masyarakat.
Baca sebelumnya : https://kuninganmass.com/bukan-cuman-jalan-siliwangi-ini-rencana-skema-one-way-system-di-ruas-perkotaan/
Ketidaksetujuan pertama, diutarakan Agus Darsiman. Dalam sesi dengar pendapat dari kesepuhan, ketua RW itu menyebut beberapa alasan meminta pertimbangan kembali one way system terutama jalur Bunderan Cijoho – SMPN 1 Kuningan.
Disebutkan beberapa alasan, mulai dari ongkos 2 kali lipat, susah mengantar orang sakit misal mau ke RS Juanda harus keliling dulu, ke sekolah jadi ribet, dan disampaikan juga adanya pengendara ugal-ugalan.
Pandangan soal jalur Siliwangi, selanjutnya juga disampaikan sesepuh, mantan Lurag di Purwawinangun Ikin. Ikin sempat menyebut, dulu hal seperti ini pernah terjadi dan ditolak.
Sempat juga disinggung, jalan layang depan SMP yang niat dibangunnya baik, tapi malah jarang digunakan.
Tokoh masyarakat lainnya, H Andi, mengawali pandangannya dengan menyebut, dasar one way itu memang harus jelas. Dan saat kemarin dilaksanakan sebelum idul fitri, masyarakat masih welcome, karena melihat situasi dan kondisi banyaknya pemudik.
Namun, saat ini, di luar moment lebaran, menurutnya banyak madharatnya. Misal dari Pramuka mau ke timur, jadi harus ke Jalan Aruji, dan jadi titik kemacetan baru. Seperti air, ditutup satu malah mengalir ke saluran lain.
Dirinya mengatakan, jalur one way system, jika diberlakukan sepanjang jalur bunderan Cijoho – SMP N 1 Kuningan, justru tidak masuk akal karena bukan titik kemacetan.
“SMP 1, BJB, LP, menurut saya tidak terlalu ada titik kemacetan. Kalo disebut macet SMP 1 (pas masuk atau bubar sekolah) ya SMP 4 juga macet, Gunngkeling juga macet kalo pas bubar,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Dirinya usul, jika hanya karena aktifitas sekolah, harusnya pada jam-jam masuk sekolah atau bubar pukul 07.00 WIB atau jam 14.00 WIB, dibantu atur saja lalu lintasnya oleh Dishub dan Kepolisian.
“Kalo boleh jujur, justru yang macet (jalur protokol itu) dari Surya, Ria Busana, Cordella, ke Taman Kota, dan itu mohon maaf, parkirnya di jalan-jalan kiri kanan. Dari situ, Jalan Siliwangi pasti macet, itu bukan hanya jam sekolah. Itu masukan sedikit, mohon dikaji ulang,” ujarnya lagi.
Untuk Jalan Juanda, dirinya menyoroti justru dari Jogja ke arah atasnya yang mulai rame. Tapi, soal one way system seperti yang diwacanakan, dirinya meminta kaji ulang.
H Andi berharap, kedepan bisa ada solusi yang lebih baik. Apalagi, jalan-jalan baru saat ini sedang dibangun.
Keberatan one way system selanjutnya diutarakan Bambang Hermawan warga sekitar Jalan Siliwangi, yang juga kini menjabat sebagai ketua RT di salah satu gang.
“Belum saatnya one way di Jalan Siliwangi, jangan dulu ada. Kecuali kedepan ada kemacetan yang signifikan dari pagi sampe sore. Tapi kan ini jalan lenglang,” pintanya mengawali.
Akubat adanya jalur satu arah, lanjutnya, justru berdampak pada kerusakan gang-gang sekitar Jalan Siliwangi. Karena, banyak yang mencar jalan alternatif. Dan saat sudah rusak, dirinya bertanya jadi tanggung jawab siapa.
“Intinya belum siap, (apalagi) di Cigembang pengusahanya belum siap. Yang tadinya mau semangat setelah pandemi, tidak ada untungnya, yang ada dirugikan,” ujarnya sembari menegaskan, di Jalur Cigembang itu tempat pengusaha kecil menengah yang modalnya pas-pasan.
Dirinya meminta, agar lajur yang kemarin diujicobakan secepatnya dinormalkan dulu. Dirinya mengaku takut. Jika pelaku usaha terdampak, malah jadi golongan yang berhak menerima bantuan.
“Takutnya pelaku usaha (malah berubah jadi yang) butuh bantuan. Dan kalo gak dapet bantuan protesnya ke RT, kebetulan saya juga RT,” ujarnya setengah bercanda, tapi serius.
Selain itu, sekalian juga dirinya minta, di jalur yang notabene kecil untuk jalur protokol ini, serta gang-gang nya, minta kebijakan yang mengatur bahan bangunan yang suka disimpan pinggir.
“Saya juga minta, kalo bisa dampak bahan bangunan. Minta kebijakan, kalo jam 6 udah datang misalnya, jam 1 udah beres,” sebutnya.
Dari pihak Dishub sendiri, berjanji akan menyampaikan apa-apa yang diutarakan warga ke atasan tertinggi, Bupati, dan akan jadi bahan pertimbangan mengambil kebijakan nantinya. (eki)
