KUNINGAN (MASS) – Isu seputar OB Sekda Kabupaten Kuningan tengah menjadi topik hangat di masyarakat. Namun, sorotan itu ternyata memicu kritik yang lebih luas, terutama terkait kesejahteraan legislatif yang dinilai kontras dengan kondisi rakyat.
Polemik mengenai keberadaan OB Sekda yang kembali menyedot anggaran ratusan juta rupiah membuat publik ramai membicarakan. Isu itu tidak hanya berhenti pada ranah internal pemerintah daerah, tetapi juga memunculkan pertanyaan soal efektivitas dan skala prioritas penggunaan anggaran.
Ahmad Rio Nugraha, seorang mahasiswa asal Kuningan, menilai bahwa perbincangan soal OB Sekda memang penting. Namun, ia menegaskan agar masyarakat tidak terjebak hanya pada satu isu.
“OB Sekda memang penting dibahas, tapi jangan sampai melupakan persoalan lain yang lebih besar,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
Rio mengaitkan sorotan terhadap OB Sekda dengan isu kenaikan gaji dan tunjangan legislator, baik di DPR maupun DPRD. Menurutnya, kesejahteraan para wakil rakyat sudah terjamin, tetapi dampaknya bagi masyarakat justru belum terasa signifikan.
“Apakah dengan kenaikan atau penambahan itu kesejahteraan rakyat benar-benar meningkat hingga ke pelosok? Atau justru hanya menambah kenyamanan mereka sendiri?” kata Rio dengan nada kritis.
Ia menekankan, seharusnya penambahan gaji dan tunjangan tersebut memiliki korelasi jelas dengan peran legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Tanpa hal itu, kenaikan anggaran justru dikhawatirkan menjadi beban yang tidak membawa manfaat nyata.
Isu OB Sekda sendiri kian ramai karena dianggap mengulang pola lama yang sebelumnya juga menelan biaya besar. Namun, mahasiswa menilai bahwa tidak semua hal bisa dicampuri legislatif. Justru yang lebih mendesak adalah memastikan setiap rupiah anggaran membawa dampak positif.
Rio menambahkan, komitmen legislatif harus lebih konkret, bukan sekadar janji yang berulang.
“Selama ini mereka sering mengumbar janji. Setelah audiensi, aksi, dan surat pernyataan, eksekusinya lama sekali. Pada akhirnya hanya berujung alibi,” ucapnya.
Kritik tersebut menjadi pengingat bagi wakil rakyat agar lebih serius dalam memperjuangkan kepentingan publik. Bagi mahasiswa seperti Rio, transparansi dan keberpihakan pada masyarakat luas seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar menambah fasilitas bagi pejabat.
“Ingat sekarang lagi efesiensi anggaran, ekonomi, bisnis dan umkm juga lagi sulit. Belum lagi dengan tantangan lainnya,” tegasnya. (argi)
