KUNINGAN (MASS) – Money Politic Ibarat kentut, ada tapi susah dibuktikan. Hal itulah yang sempat diutarakan sekertaris DPC PDIP Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy SE, saat membahas pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
Menurutnya, Pemilu serentak kali ini fenomenal. Bahkan, Zul mengutip istilah yang sudah menyebar, Pemilu ini dianggap brutal. Nuzul, mengatakan hal itu dalam Podcast Kuningan Mass, Senin (18/3/2024) malam.
Pada Kuningan Mass, Zul mengaku meski perolehan suara partainya masih menjadi pemenang untuk yang ketiga kalinya, hattrick, tapi keluhan money politik dirasakan banyak pihak. Termasuk dari kolega sesama dewan.
“Betul yang saya bilang, untuk membuktikan kecurangan money politik itu agak sulit. Dengan adanya viral segala macem, saya yakin orang percaya itu ada. Cuman (sulit) pembuktiannya di mata hukum,” kata Zul.
Ia mencontohkan, banyak diantara kasus money politik yang mencuatpun tidak bisa ditindak secara hukum. Biasanya, karena penerima uang atau pemberi tidak mau bersaksi di mata hukum.
“(Ada yang bilang percuma ada Bawaslu, setuju tidak?) Ada masyarakat sipil yang punya pandangan seperti itu, nyatanya apakah kita tidak melihat ada cerita-cerita uang berseliweran di malam hari H? Bawaslu kan defensif, hanya menerima laporan. Harusnya memonitor, tidak hanya menerima laporan,” kata Zul.
Meski ada yang bilang Pemilu yang sangat brutal, lanjut Zul, ia masih bersukur warga Kuningan sudah melaksanakan Pemilu dengan baik.
“Saya harus jujur mengatakan, orang boleh tidak percaya, di belantara serangan fajar, maghrib isya, tidak sedikitpun saya melakukan itu (politic uang). Saya melakukan pembinaan konstituen. Bisa ditanya (ke pemilih),” ungkapnya bersyukur terpilih kembali.
Apalagi, pembinaan yang dilakukan Zul memang sudah lama. Ia duduk di kursi dewan sudah 4 periode. Selain terus membina konstituen, ia juga mengaku terus membangun kemistri ke masyarakat.
Dari target 6500 suara, Zul meraup lebih dari 5000an suara. Hasil itu, disyukurinya karena artinya terus meningkat dari awal mencalonkan diri.
“Itu perolehan pribadi, masih sangat bersyukur kepada warga Kuningan yang masih memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan. Meski tidak naik kursinya, tapi secara perolehan suara, naik. Itulah konsekuensi saint league. Ada beberapa dapil yang suaranya tidak terkonversi jadi kursi, Dapil 1, 2, 4, sisa suara kita banyak,” kata Zul.
Soal Pemilu, Zul mengaku tahun 2024 ini memiliki kesulitan di masyarakat. Apalagi dengan surat suara yang banyak, dan ukurannya besar.
“Kemudian, ada semacam gerakan, yang penting (nyoblos) Pilpresnya,” sebutnya mengungkap kenapa Pileg banyak suara yang tidak digunakan dibanding Pilpres.
Disinggung soal Pilpres yang merembet ke isu Hak Angket, Zul menjawabnya dengan runut, terutama soal dugaan kecuranga Pemilu. Bahkan, sekarang sudah ada yang bergerak demo ke KPU RI.
Namun secara formal, Zul menyebut ada 2 kanal yang bisa ditempuh untuk membuktikan dugaan kecurangan massif tersebut. Pertama jalur Mahkamah Konstitusi.
“MK, baik pihak 01 atau 03 nampaknya akan membuka kanal ini. Dengan segala (bukti dan saksi) yang mereka miliki,” sehut Zul.
Lalu, kanal lainnya adalah lewat DPR RI, dengan mengajukan Hak Angket.
“Kalo saya sebagai anggota dewan saya mengharapkan Hak Angket bisa diajukan, karena ini konstitusional, kami dari PDIP mendukung supaya terbuka. Karena kalo (jalur) MK saja, betul kita harus hormati, tapi kan kita tahu kemarin putusan 90 (sangat kontroversi),” terangnya.
Jalur MK, kata Zul, biasanya hanya sengketa perhitungan suara. Namun kalo di Angket itu bisa membuka dugaan lebih jauh, seperti bagaimana peran aparatur, atau dugaan lainnya. (eki/deden)
