KUNINGAN (MASS)- Mutasi dilingkup Pemkab Kuningan akhirnya digelar Rabu (19/8/2020) setelah terakhir kali dilakukan pada bulan Januari 2020.
Dari keterangan yang kuninganmass.com peroleh mutasi menyentuh 300-an pejabat. Kepastian mutasi didapat pada malam hari setelah bupati beres rapat.
“Iya besok mutasi, sekitar 300-an,” ujar salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Ia berharap mutasi kali ini membuatnya bisa duduk di tempat “basah’. Untuk usaha sudah dilakukan secara maksimal.
“Usaha sudah saya lakukan secara maskimal. Mudah-mudahan garis tangan saya baik,” ujarnya.
Sementara itu pelantikan pejabat pada mutasi tahun ini tidak difokuskan satu titik. Namun menyebar di tujuh titik.
Ketujuh titik itu yakni UPTD BKPSDM Cikaso, Aula Dinkes, Disdik, Dinas Arsip dan Perpustakaan. Lalu, BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bappeda, dan Kantor Kecamatan Ciawigebang.
Sementara, Mang Ewo dari F-Tekad Kuningan berpesan rotasi, mutasi maupun promosi jabatan birokrat hendaknya dipandang sebagi suatu yang biasa sesuai kebutuhan organisasi serta tak dipandang sebagai sesuatu yang “sakral” sepert fenomena selama ini.
Dikatakan, dengan memaknai sesuatu yang menjadi kebutuhan birokrasi guna meningkatan hasil kerja yang optimal serta didasarkan pada penilaian yang objektif pada prestasi kerja birokrat.
Diharapkan saat pelaksanaan rotasi, mutasi maupun promosi jabatan tidak memunculkan pro kontra baik dilingkup birokratnya maupun masyarakat yg akan menjadi “penikmat” dari pelayanan dan pengabdian yg dilakukan jajaran birokrat.
“Ketika seorang birokrat yang tersentuh kebijakan rotasi, mutasi maupun mutasi hendaknya tidak dipandang sebagai “hadiah” dari pimpinan,” jelasnya.
Karena hakekatnya lanjutn dia, jabatan merupakan amanah yg tidak ringan untuk menjalankannya. Dan yang terpenting, ketika seorang birokrat tidak terakomodir mendapat amanah pada suatu posisi (jabatan) hendaknya tidak muncul menjadi “amarah”.
Mang Ewo menilai mutasi yang akan segera digelar oleh Pemkab Kuningan adalah suatu keharusan, karena saat ini terdapat beberapa posisi di semua tingkatan eselon yang kosong pasca ditinggal pensiun pejabat lama.
“Jika kondisi kekosongan dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan akan mengganggu ethos kerja dan tidak tercapainya target,” pungkasnya. (agus)
