KUNINGAN (MASS) – Forum Kajian Pembangunan Kuningan (FKPK) sangat menyayangkan adanya warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya dan harus berhadapan dengan pihak keamanan.
Hal itu dikemukakan sekertaris FKPK Arif Syamsul Arifin saat mengomentari Alfi, mahasiswa yang ingin orasi di depan gedung DPRD, namun tak pernah sampai kepada wakil-wakinya karena alasan administrasi.
“Ya mudah-mudahan demi keamanan, bukan mengganggu pendapatan,” sentilnya bias, Jumat (1/10/2021) pagi.
Arif mempertanyakan, apakah memang dengan alasan keamanan, mulut-mulut rakyat jelata harus bungkam? Ditegaskannya, tentu saja tidak.
“Kita ingat teori maslow tentang tingkatan kebutuhan manusia paling dasar ialah kebutuhan fisiologis (urusan perut),sebutnya.
Mungkin saja sodara Alfi Aulia Hasbullah datang akan membacakan puisi di tengah-tengah 50 anggota DPRD pada momentum sidang paripurna untuk menyampaikan fakta-fakta kehidupan rakyat yang diwakilinya yang belum selesai dengan kesejahteraan, karena puisi adalah perkataan yang jujur.
Harusnya, lanjut Arif, jangan anggap sepele kalau penyair sudah bicara. Ingat, tegas Arif, negara lahir dari tangan penyair, berdiri dan runtuhnya ditangan politisi. Jika kekuasaan kotor, puisi membersihkannya.
“FKPK juga meminta, 50 anggota DPRD bekerja untuk rakyat, untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Khususnya kesehatan, karena kita sangat terpukul oleh pandemi ini yang berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Maka, sebut Arif, anggaran Dinkes Kuningan tahun anggaran 2021 sebesar 20 M yang tidak terserap, dan tahun anggaran 2020 terjadinya pemborosan harus dipersoalkan.
“Semakin banyak persoalan, maka akan semakin banyak pula pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dihentikan,” sebutnya. (Eki)
