KUNINGAN (MASS) – Kekesalan dan kegundahan 8 desa penyangga Waduk Darma nampaknya sudah memuncak. Waduk Darma yang digadang-gadang untuk kesejahteraan warga setempat, tak dirasakan 8 desa penyangga.
Atas dasar itulah ada wacana aksi demonstrasi ke Pemprov melalui Jaswita sebagai pengelola Waduk Darma pasca direvitalisasi. Rencananya, demo akan dilakukan sebelum Ramadhan, namun diundur ke akhir pekan ini, Sabtu (16/3/2024) mendatang.
Hal itu dibenarkan Kepala Desa Sakerta Timur, Cucu Sudrajat kala dikonfirmasi, Rabu (13/3/2024). Ia menjelaskan ada setidaknya 4 tuntutan yang akan diminta dari 8 desa penyangga Waduk Darma. Mereka, menuntut janji Gubernur Jawa Barat sebelum dilakukan revitalisasi.
“Jadi nu pertama menuntut keadilan, sesuai dengan janji Gubernur sebelum revitalisasi Waduk Darma, bahwa dengan revitalisasi Waduk Darma untuk memberdayakan, memakmurkan desa penyangga, 9 desa jadi akan dilibatkan di dalamnya,” ungkapnya.
Ia mengatakan, janji itu diucapkan ke kepala desa penyangga Waduk Darma. Saat itu bahkan pengelolaan Waduk Darma masih membuka opsi dikelola Pemda, atau pihak lain dengan tujuan memakmurkan masyarakat sekitar.
Namun nyatanya, kata Kades Cucu, saat ini Waduk Darma hanya dinikmati oleh 1 desa dan kelompok tertentu. Ia mengarah ke Desa Jagara dan BUMDesnya.
“Contoh, dari Waduk Darma ada kontribusi Jaswita untuk Jagara itu untuk 15-20% , Jagara mungkin minimal 40 juta pasti. Terus 8 desa lainnya dapat apa?” jelasnya.
Padahal, jika mengacu pada data yang terendam Waduk Darma bukan hanya wilayah Desa Jagara. Namun, sejak dikelola PDAU hingga kini direvitalisasi dengan proyeksi wisata internasional, desa penyangga lain tidak mendapatkan manfaat.
Cucu bahkan menyebutkan saat ini, hanya Desa Jagara yang mendapat multi manfaat sekaligus insentif dari Jaswita. Mulai dari perairan, jaring apung, penyewaan perahu, pedagang sekitar bahkan sampai pegawai dan pengelola food court Waduk Darma pun yang dilibatkan adalah Jagara sebagai ganti lahannya terdampak Waduk.
Dan yang menjadi soal, saat ini insentif atau cash back dari Jaswita pun hanya untuk Desa Jagara, baik itu Pemdes, maupun BUMDes-nya,
Kurangnya keadilan inilah yang dituntut desa penyangga Waduk Darma lainnnya ke Pemprov Jawa Barat. Dan upaya mediasi ke Jaswita ini, lanjutnya, sudah coba diajukan sejak tahun lalu, namun tidak ditanggapi.
“Intinya tidak ada keadilan, kasarna nu sebeh sebeuh, nu lapar-lapar (yang kenyang, kenyang, yang lapar, lapar),” terangnya.
Terakhir, ia juga menyebutkan ada keluhan-keluhan masyarakat Kecamatan Darma secara umum. Dulu, ada kebebasan sebelum jam 7 tidak ditiket bagi warga sekitar, semisal untuk olahraga. Namun belakangan merasa dihalangi.
Belum lagi keluhan dari pedagang foodcourt dengan biaya itu dan ini. Yang padahal, ramenya tempat wisata hanya di weekend saja. Apalagi, kebebasan warga Kecamatan Darma sebelum jam operasional untuk free tiket, tidak terasa lagi. Padahal itu membantu pedagang di lokasi wisata.
Kades Cucu Sudrajat mengatakan, rencananya aksi akan diikuti ratusan warga. ia menegaskan, aksi ini bukan ditunggangi kelompok manapun. Adapun jika ada ormas yang ikut aksi besok, itu sekedar kelompok warga yang memang sama-sama ada di wilayahnya. Ia berharap tidak ada tendensi atau dugaan buruk. Aksi yang akan dilakukan desa penyangga, adalah menuntut keadilan dari Waduk Darma. (eki)
