KUNINGAN (MASS) – Sebagai mahasiswa Kabupaten Kuningan, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas mencuatnya kembali dugaan skandal yang melibatkan oknum anggota DPRD Kuningan. Dalam laporan media lokal, beliau diduga terlibat dalam kasus kehamilan di luar nikah, sebuah isu yang tentu saja sangat bertentangan dengan nilai moral, etika publik, dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Sebagai mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, hukum, dan keadilan, saya menyayangkan respons yang diberikan oleh pihak terkait, yang terkesan meremehkan persoalan serius ini dengan dalih telah “diselesaikan secara kekeluargaan”.
Padahal, seorang pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak hanya secara personal, tapi juga secara moral di hadapan masyarakat yang telah memberikan mandat.
Lebih ironisnya lagi beliau selalu ketua (plt) partai Gerindra, partai yang dikenal memiliki tokoh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya sunda seperti tata krama, tanggung jawab dan rasa malu (eling jeung waspada) yang seharusnya menjadi panduan hidup dan kepemimpinan, justru skandal ini jelas mencederai nilai-nilai tersebut dan menunjukkan kemunduran dalam penghormatan terhadap hukum budaya yang diwariskan leluhur Sunda.
seperti peribahasa Sunda “Jelemamah kumaha amal-amalan sabab melak bonténg bakal jadi bonténg melak cabé bakal jadi cabé” (manusia akan memanen dari apa yang dia perbuat, jika berbuat baik akan menuai kebaikan, jika berbuat buruk akan menuai keburukan). jika beliau sudah menuai keburukan apakah masih pantas dinyatakan sebagai wakil rakyat?
Saya juga mencatat bahwa ini bukan satu-satunya kasus pelanggaran etik yang menyeret nama anggota legislatif Kuningan. Skandal perselingkuhan, dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya menjadi catatan kelam yang mencoreng marwah lembaga DPRD sebagai representasi rakyat.
Dan saya kira, masyarakat perlu mendesak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera memproses kasus ini secara transparan dan adil. Masyarakat juga perlu mengawal kasus ini, jangan sampai kasus ini tenggelam oleh isu isu daerah yang lain.
Sudah saatnya wakil rakyat menunjukkan integritas dan menjadi contoh, bukan malah menjadi sumber masalah. Kepercayaan publik adalah amanah, bukan hak yang bisa disalahgunakan.
Oleh : Muhamad Sayffulloh Rohman
Mahasiswa Universitas Islam Al Ihya Kuningan
