KUNINGAN (MASS) – Geliat kepolitikan di Kabupaten Kuningan perlahan menghangat bahkan memanas. Bermunculannya para tokoh yang dianggap layak memimpin Kuningan dalam perspektif para pengusungnya, sudah mulai ramai di media. Penokohan terhadap individu yang akan diusung oleh Masyarakat tertentu tidaklah tanpa alasan. Ada banyak reasoning yang melandasi mengapa tokoh itu harus diusung. Tentu parameter itu masih sangat tergantung kepada rasa partai, rasa komunitas atau rasa personal pemegang kuasa penentu dalam pemunculan tokoh itu. Akan tetapi, setidaknya, parameter itu harus hadir berdasarkan kebutuhan akan Pembangunan Kabupaten Kuningan yang lebih baik dalam kata lain yaitu designed by needs and occurring by needs.
Kabupaten Kuningan dengan segala keanegaragaman potensi di dalamnya menjadi daya dukung luar biasa untuk kemajuan dan kesejahteraan Masyarakat di dalamnya. Esensi kemajuan Kabupaten salah satunya terletak pada sebera naik kesejahteraan Masyarakat di dalamnya. Karena kemajuan suatu daerah akan terus survive jika kemandirian Masyarakat nya sudah tercipta. Akan tetapi, pola kemandirian Masyarakat ini juga perlu ditopang terlebih dahulu oleh pemerintahannya, baik secara policy maupun secara budgeting politic. Maka sudah dipastikan bahwa pemimpin Kuningan ke depan harus person yang sangat paham Kabupaten Kuningan dengan seabreg masalah dan kesiapan solusi untuk mengatasinya.
Sengkarut Masalah Kuningan
Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang sangat ramai dengan masalah. Indikasi popular bisa kita lihat dengan munculnya nama Kuningan di level Jawa Barat sebagai Kabupaten miskin ekstrim, begitu juga dengan kasus gagal bayar atau terma lain menyebut tunda bayar yang menembus angka yang fantastis dalam kurun 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan terus-menerus. Tahun 2022 tunda bayar mencapai Rp245 miliar, Tahun 2023 ternyata meningkat 2 kali lipat. Tembus sampai Rp490 miliar (https://inilahkuningan.com/makin-parah-gagal-bayar-apbd-kuningan-2023-tembus-rp490-miliar/). Tanpa mengabaikan kinerja para elit eksekutif maupun legislatif, Kuningan kini memiliki luka yang semakin menganga dan sangat butuh ‘dokter spesialis’ yang jujur dan berani berbuat untuk Kuningan lebih baik.
Masalah kemiskinan maupun gagal bayar sesungguhnya gunuh es yang baru muncul saat ini. Esensi masalahnya adalah mismanagement atau dalam Bahasa yang lebih sederhana adalah ketidakmampuan pengelola, baik eksekutif maupun legislatif dalam melakukan perencanaan-pelaksanaan-evaluasi dan tindak lanjut dalam setiap program. Ketidakmampuan yang dimaksud adalah tidak ditafsirkan secara harfiah tentang definisi maupun teori, akan tetapi ketidakpahaman yang dimaksud adalah rendahnya kesadaran diri untuk berfikir dan bertindak untuk masa depan Kuningan yang maju secara berkelanjutan (sustainable program). Pemimpin visioner senantiasa berpikir tentang hari ini sebagai bekal untuk masa depan, bertindak di sini untuk kemaslatan di sana, tidak berpikir dan bertindak parsial hanya dalam kurun regime dirinya dan abai kepada keberlanjutan masa depan generasi.
Jika kita breakdown permasalahan Kabupaten Kuningan, maka dapat dilihat secara kasat mata, yang paling trend adalah gagal bayar. Gagal bayar ini mengindikasikan bahwa kemampuan dalam pengelolaan daerah sangat buruk yang memproduksi masalah-masalah berikutnya. Secara normatif, gagal bayar itu akibat inkonsistensi pemegang kebijakan yang tidak berpijak pada perencanaan. Dalam pola perencanaan juga mesti ada kekuatan analisis yang mendalam sehingga mampu memprediksi masalah-masalah yang akan muncul dalam tataran implementasi. Mengingat bahwa kebijakan perencanaan, penganggaran maupun implementasi akan senantiasa berkelindan di dua unsur pelaksana yakni eksekutif dan legislatif. Fungsi control diantara kedua Lembaga ini menjadi kabur ketika muncul masalah gagal bayar tapi seakan lepas tangan bahkan tidak mengerti penyelesaiannya. Puncak dari semua itu adalah terganggunya kinerja aparat lain karena imbas keterlambatan bayar dan terkendalanya program karena misalokasi anggaran. Sehingga, muncullah demoralisasi pada kalangan pekerja teknis semakin menyebar yang berakibat pada rendahnya kualitas kerja secara terus-menerus.
Pemimpin yang copy and paste
Kebutuhan seorang pemimpin di kabupaten Kuningan tidaklah sekedar ia tahu dan paham tentang tata kelola pemerintahan, akan tetapi keberanian untuk lepas dari bayang-bayang masa lalu dan ikatan politik parsial sangat krusial. Kita mafhum, untuk level pengetahuan pengelolaan pemerintah pasti banyak orang yang mumpuni itu, namun, integritas diri untuk tetap instiqomah dalam perbaikan Kabupaten Kuningan ini perlu hadir dalam diri pemimpin nanti. Jangan sampai juga program yang terlihat luar biasa secara konsep atau normatif tetapi lemah bahkan keropos secara implementatif, karena program-program yang ditawarkan tidak memiliki ruh dalam pelaksanakan secara ril.
Terlalu latah pemerintahan kita ketika berbicara program Kabupaten Pendidikan, Smart City, Kabupaten Pariwisata, Kabupaten Pertanian, maupun Kabupaten Seni. Semua hanya bersifat seremonial; rapat, launching, diberitakan dan menghilang dari peredaran. Program-program tersebut jauh panggang dari api, tidak terkoneksi antara konseptual dan operasional, terpisahnya ide dan implementasi, dan abai terhadap timeline yang semestinya menjadi landasan kerja. Sehingga, pada akhirnya kita hanya melihat program-program unggulan Kuningan ini ‘terkesan’ copy and paste atas dasar tuntutan isu-isu kekinian tentang trend Pembangunan daerah.
Pemimpin Kuningan ke depan memiliki tantangan berat, tidak sekedar melakukan ritual program masa lalu yang terus diulang-ulang bahkan melakukan pembenaran atas kegiatan yang sudah berjalan padahal tidak berdampak secara ekonomi, sosial, budaya maupun politik masa depan. Pemimpin Kuningan ke depan tidak hanya sekedar mampu berfikir out of the box, itu sudah usang, tapi harus mampu berpikir without the box. Tafsir without the box adalah leadership skill and competence yang mampu melepaskan bayang-bayang masa lalu, tidak terjebak dengan kepentingan sepihak dan berani melakukan terobosan baru guna lepas dari jeratan masalah Kabupaten Kuningan; gagal bayar, demotivasi kinerja aparatur, rendahnya eksplorasi potensi wisata, pemanfaatan teknologi pangan, tidak seriusnya membangun framework kabupaten Pendidikan dan masalah-masalah besar lainnya.
Pemimpin Harapan
Alam pikiran Masyarakat Kuningan dalam konteks kepolitikan daerah memiliki keunikan tersendiri. Kondisi sosiologis Masyarakat kaki gunung Ciremai cenderung sering mengedepankan ‘ewuh pakewuh’ dalam hal mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Mereka mengedepankan perasaan orang lain dibandingkan dengan ketegasan prinsip yang harus dipilih. People pleaser boleh disematkan bagi Masyarakat Kuningan, hanya membuat orang lain nyaman hatinya dan mengabaikan kenyamanan dirinya. Begitu juga dapat kita lihat di beberapa obrolan lingkungan Masyarakat seakan berani mengkritisi tapis sepi dalam diskusi public, inilah oto kritik bagi kita.
Setidaknya, untuk menata Kabupaten Kuningan yang lebih baik, ada beberapa instrumen sederhana sebagai satu penawar bagi para calon kepala daerah. Pertama, akar masalah kegagalan kepemimpinan pada saat rekruitmen dan atau pemilihan yang lebih banyak disebabkan oleh budaya politik transaksional antara partai dan calon dan antara calon dengan pemilih akibatnya akan berdampak pada kesulitan mencari pemimpin yang memiliki ide untuk menyelesaikan tapi yang hadir adalah pemimpin yang penuh beban untuk melunasi hutang. Kedua, fungsi legislatif dalam pengawasan telah berubah menjadi fungsi pemalakan yang berakibat pada gagapnya pemerintahan mengantisipasi segala dampaknya. Ketiga, perlunya penguatan peran kelompok civil society termasuk dunia kampus mulai dari pengambil kebijakan strategis, perencanaan hingga evaluasi. Terlebih bahwa Kuningan merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah kampus yang tidak sedikit. Artinya roda pemerintahan itu berjalan based on science bukan based on intuition apalagi based on manipulated interest transaction.
Akhirnya, kita tinggal menunggu beberapa saat lagi, siapa yang akan siap memimpin Kabupaten tercinta kita ini. Jika sosok-sosok yang muncul adalah mereka yang pernah berada dalam lingkaran birokrasi atau politik sebelumnya, tentu mereka harus mengkonfirmasi tentang kepiawannya dalam mengelola pemerintah di masa mendatang dan jika mereka menawarkan perubahan maka terobosan apa yang akan disuguhkan kepada public yang mampu terukur secara kualitas kerja dan kuantitas hasil. Pemimpin masa depan adalah mereka yang mampu menghadirkan gagasan besar dan terukur, dan memiliki kecukupan akses dana dalam tataran implementasinya. Jika gagasan bertemu dengan dana, semestinya program itu akan jalan. Tinggal kita sebagai Masyarakat, siapkah untuk memilih pemimpin dengan kriteria integritas itu?
Oleh: ICMI Orda Kabupaten Kuningan
