KUNINGAN (MASS) – Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 80 tahun ini, paling tidak ada tiga kasus besar yang menyangkut (merugikan) kepentingan konsumen, pertama, kasus Pertamax Oplosan, kedua, kasus Beras Oplosan dan ketiga kasus Pemblokiran Rekening Nganggur (Dormant).
Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Gubernur Bank Indonesia ke Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/7/2025), karena PPATK sempat memblokir 122 juta rekening nganggur milik masyarakat (nasabah/konsumen keuangan), termasuk Rp 2,1 Triliun dana Kemensos/bansos, dana Ustaz Das’ad Latif untuk pembangunan masjid, Rekening Ketua MUI berisi uang Yayasan Rp 300 Juta juga diblokir PPATK. Tapi saat ini rekening yang diblokir itu sudah bisa dibuka, akan tetapi untuk buka blokir rekening itu rakyat/konsumen harus keluar biaya.
Sementara, Kejaksaan Agung (Senin, 4 Agustus 2025), mengkonfirmasi perihal adanya penggeledahan terbaru terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina. Kejagung telah menetapkan 18 tersangka yang terjadi pada periode 2018-2023, diduga telah mengakibatkan kerugian negara, serta kerugian konsumen diperkirakan Rp 47,6 miliar per harinya, atau setara Rp 17,4 triliun per tahun. Namun kerugian konsumen ini, justru jarang dibahas oleh pemerintah yang selalu menekankan dari sisi kerugian negara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya pelanggaran dalam kenaikan harga beras yang menjualnya dalam kemasan premium. Presiden telah mendapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia sebesar Rp100 triliun tiap tahun. Praktik itu menurutnya, sebagai bentuk ‘subversi ekonomi’ yang merugikan rakyat. “Gimana enggak mendidih kita dengar itu, karena produksi beras oplosan ini menyangkut hajat hidup orang banyak.” Prabowo menyebutkan Skandal Beras Oplosan: Pengkhianat.
Tiga kasus besar di atas, memperpanjang daftar penderitaan masyarakat terhadap praktik-praktik dagang curang dan koruptif. Publik belum lupa skandal minyak goreng, gas 3 kg yang tidak sesuai takaran, serta harga beras yang melonjak tinggi dalam beberapa tahun terakhir. CNBC Indonesia memberitakan “Harga Beras Naik di Seluruh RI, Istana Perintahkan Badan Pangan Ini”. “Istana Soroti Ledakan Harga Beras, Sudah di Atas Level Waspada”. Harga beras tidak terkendali, dan rakyat harus menanggung akibat dari sistem yang tak berpihak.
Kasus² ini bukan sekadar pelanggaran dagang, melainkan kejahatan terhadap hak dasar manusia/asasi rakyat sebagai konsumen. Dan tampak dari pernyataan²nya, Presiden geram/sudah menyadari dan seringkali menyindir keras sistem ekonomi yang membuat Indonesia seperti ini. Bahkan dalam bukunya “Paradoks Indonesia: Pandangan Strategis Prabowo Subianto” yang terbit pada 2017, Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan pikiran-pikiran strategisnya guna mengentaskan persoalan yang membelit bangsa dan negara kita.
Di dalam buku ini, Prabowo menguraikan berbagai tantangan besar yang dihadapi Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi dan demokrasi ada dua tantangan utama, yakni ‘ekonomi yang dikuasai pemodal besar’ dan ‘demokrasi yang dikuasai oligarki’. Dari dua isu tersebut, dapat dikatakan bahwa Prabowo menduga ada kaitannya dengan kebocoran uang negara, dengan kata lain ada praktik korupsi. Sementara, dalam program kerja Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran terdapat misi untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Beberapa kasus korupsi seperti soal Pembagian Kuota Haji 2024 yang terkait mantan Menteri Agama, kasus pengadaan laptop/Google Cloud terkait mantan Menteri Dikti, kasus judi online terkait mantan Menteri Kominfo. Belum lagi menteri/mantan menteri² lain yang ada dalam kabinet saat ini belum diangkat/diproses hukum yang menjadi PR Presiden.
Untuk itu, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat (terkait konsep welfare state), pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah UU Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, perlindungan atas kesejahteraan konsumen itu juga diatur secara internasional, dimana United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) mengesahkan Guidelines for Consumer Protection.
Namun dalam praktiknya, seringkali posisi pemerintah/negara tidak jelas atau bias, bahkan tumpang tindih, apakah sedang melakukan fungsi Regulator atau sebagai Pelaku Usaha. Contoh, yang sangat bias apakah pemerintah sebagai regulator atau pelaku usaha bisa dilihat paling tidak pada saat memasuki 2025 konsumen Indonesia dibuat resah (nasibnya tidak baik² saja), setelah Menkeu Sri Mulyani mengumumkan kenaikan PPN 12 %.
Kemudian menyusul kasus Pagar Laut yang menyebabkan persediaan ikan berkurang, gas 3 kg tidak boleh dijual di pedagang eceran sehingga memakan korban meninggal dalam mengantre, minyak goreng tidak sesuai takaran, gas oplosan, pupuk & oli palsu, dugaan korupsi di PLN, emas Antam palsu, kebijakan gas elpiji, tarif listrik, tarif jalan tol, biaya haji/umroh, masker/obat/vaksin/alkes Covid, dll.
Di sisi lain keterlibatan para menteri dan bbrp pejabat tinggi negara dalam kasus korupsi terkait komoditas kebutuhan rakyat banyak. Rupiah dan IHSG anjlok mendekati level terendah. Hutang meningkat (“Setiap Bayi di RI Punya Utang Rp 13 Juta”). Kondisi dan kebijakan² tersebut sungguh membebani rakyat, sementara gelombang PHK massal terus terjadi diantaranya akibat kebijakan efisiensi anggaran yang menambah beban sosial cukup pelik.
Sementara itu komunikasi politik/publik pemerintahan saat ini tidak begitu baik, seperti tanggapan para pejabat negara terhadap kritikan masyarakat yang responnya dianggap tidak bijaksana : ndasmu. Cabai mahal, jangan makan makanan yang pedas. Menanggapi aksi IndonesiaGelap ditanggapi dengan komentar ‘kau yang gelap’ bukan Indonesia. Menanggapi #Kabur AjaDulu, “Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi.” Sebutan Otak Kampungan. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut Semua tanah milik negara.
Sikap dan pernyataan² itu menunjukkan negara tidak hadir, tidak respek dan tidak empati terhadap problem rakyat. Tentunya komunikasi politik seperti ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Buruknya komunikasi pemerintah terhadap suara publik. Respons pejabat yang terkesan arogan dan jauh dari empati memperparah jarak antara negara dan rakyatnya. Di sisi lain tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat, tersumbat oleh kepentingan elit² politik ini. Presiden Prabowo seringkali menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi. Dia menyatakan siap mengejar koruptor hingga ke wilayah paling terpencil di dunia demi menegakkan keadilan dan memastikan tidak ada tempat aman bagi para koruptor di Indonesia. Pernyataan itu bukan kali pertama disampaikan Prabowo Subianto.
Namun faktanya korupsi yang terjadi di Indonesia demikian marak, paling tidak setelah terungkapnya dugaan korupsi yang melibatkan pejabat PT Pertamina Patra Niaga, istilah “Liga Korupsi Indonesia” menjadi viral di media sosial. Paling tidak ada 11 kasus megakorupsi yang dapat dimasukkan dalam Liga Korupsi Indonesia yang mencapai ratusan triliun rupiah. Terbaru, adalah kasus Wilmar Group, terkait kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO).
Dan lengkaplah “Liga Korupsi Indonesia” ini dengan diberikannya “penghargaan” dari OCCRP (Organisasi ttg Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi) kepada mantan kepala negara ke-tujuh RI sebagai finalis koruptor dunia, serta adanya bebeapa laporan dugaan korupsi beliau dan keluarganya ke KPK, termasuk dugaan korupsi PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, atas laporan mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Mochammad Jasin.
Media massa juga memberitakan, “Peran Jokowi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, Berpeluang Bakal Diperiksa KPK”. “Jokowi Akui Perintahkan Tom Lembong Impor Gula”. “Nadiem bagi uang korupsi Rp11 triliun dengan Jokowi”. “Jika Nadiem Jadi Tersangka, Ada 9 Menteri Era Jokowi Terjerat Korupsi, Terbanyak sejak Reformasi.” Negara sudah berada dalam kondisi “darurat korupsi”, demi rakyat, maka tidaklah salah jika Presiden Prabowo harus melakukan breakthrough terhadap lembaga hukum dan pemberantasan korupsi yang selama ini dianggap stagnan di era Presiden Joko Widodo.
Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia/kemanusiaan, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia termasuk para pendiri bangsa Indonesia sejak kemerdekaan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui upaya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi konsumen. Hal ini dapat dilihat dari Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang menyatakan kesejahteraan diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Melihat kasus² di atas, tercermin betapa rapuhnya perlindungan konsumen di Indonesia. Nasib konsumen Indonesia ini betul-betul terpuruk dan menyedihkan. Keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Dengan kata lain nasib konsumen sudah masuk dalam cengkraman mafia ekonomi, oligarkhi yang serakah dan pusaran budaya korupsi, maka manusia² inilah sebagai penjajah baru, pemangsa bangsanya sendiri. Sejatinya, Peringatan Hari Ulang Tahun RI 17 Agustus, bukan hanya sekadar seremoni, tapi momen ini hadir untuk menghormati tonggak sejarah kemerdekaan RI dari tindasan penjajah dan mengevaluasi soal kesejahteraan rakyat.
Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Ir Soekarno, mengatakan ”Tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.” Sementara itu, porosjakarta.com memberitakan : “10 tahun dipimpin, bank dunia mencatat warisan terbesar era jokowi 172 juta orang Indonesia hidup miskin”. Ironinya saat ini Negara mengeluarkan berbagai kebijakan pajak dan pungutan secara jor-joran yang justru menambah beban rakyat. Konsumen, sekali lagi, menjadi korban dari kebijakan yang tampaknya lebih berpihak pada aspek fiskal ketimbang kesejahteraan publik.
Kemerdekaan tahun ini (ke-80) harus dijadikan momentum evaluasi serius untuk memerdekakan konsumen (rakyat) dari kecemasan, ketakutan, kemarahan, dan frustasi, dari kesulitan hidup, dimudahkan dalam memperoleh kebutuhan hidup sehari² termasuk mendapat layanan kesehatan dan pendidikan. Itulah sebetulnya makna kemerdekaan.
Praktek mafia ekonomi, korupsi/KKN dan oligarki yang rakus/menggasak komoditas kebutuhan hajat hidup orang banyak ini, tidak lepas dari keterlibatan pejabat dan elit politik rezim lama maupun baru, sementara cawe² penguasa lama dan kurangnya sikap tegas pemerintah saat ini menjadikan nasib konsumen tambah pelik, gelap dan tidak merdeka. 80 Tahun Umur Indonesia Merdeka : Konsumen Seharusnya Merdeka dari Kesulitan Hidup (memperoleh hak-haknya mencapai kesejahteraan sesuai konstitusi UUD 1945).
Untuk itulah, penanganan lebih (extra ordinary) dan serius dari negara (negara harus hadir secara all out) menjadi keniscayaan. Perlawanan rakyat sangat pontensial pecah karena masalah ‘isi perut’. Kasus kebijakan pajak di Pati, alarm bagi pimpinan nasional. Hati² kemarahan rakyat bisa dimulai dari Pati. (***)
Penulis : Dr. Firman Turmantara Endipradja, SH., S.Sos., M.Hum dosen Politik Hukum Perlindungan Konsumen Pascasarjana Univ. Pasundan/Ketua HLKI Jabar Banten DKI Jakarta/Mantan Anggota BPKN RI (periode 2013-2016 & 2020-2023).
