KUNINGAN (MASS) – Di sepanjang jalan utama Kabupaten Kuningan, rambu-rambu seperti “Bimbingan Belajar Pintar untuk Anak” atau “Bimbingan Belajar Privat Matematika” bermunculan bak jamur di musim hujan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah bimbingan belajar dan lembaga bimbingan belajar telah melonjak lebih dari 35%, menurut data Dinas Pendidikan Jawa Barat (2023). Kabupaten ini bahkan merupakan daerah dengan pertumbuhan tercepat di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka dan Kuningan). Namun di balik antusiasme masyarakat, fenomena ini menyembunyikan kenyataan pahit: sekolah formal dianggap gagal memenuhi kebutuhan belajar siswa. Banyak orang tua memandang bimbingan belajar sebagai “penyelamat” bagi anak-anak mereka. Namun, para pakar pendidikan seperti Suryadi (2021) dan Fitri & Hidayat (2020) berpendapat bahwa lonjakan bimbingan belajar ini bukan sekadar kisah sukses bagi industri pendidikan. Hal ini merupakan tanda adanya “learning gap“, atau kesenjangan mutu pembelajaran di sekolah. Ketika sekolah gagal mengembangkan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, bimbingan belajar muncul sebagai penggantinya.
Tantangan Serius Untuk Sekolah
Di sekolah-sekolah Kabupaten Kuningan, metode pengajaran masih ketinggalan zaman. Observasi dari Dinas Pendidikan Kuningan (2022) menunjukkan bahwa 62% guru masih mengandalkan ceramah satu arah, tanpa melibatkan siswa secara aktif. “Pembelajaran yang efektif harus memungkinkan siswa membangun pengetahuan mereka sendiri, bukan hanya menerima informasi secara pasif,” kata Sanjaya (2019), pakar strategi pembelajaran. Kompetensi guru juga bermasalah. Banyak guru honorer tidak memiliki pelatihan atau sertifikasi profesional yang memadai, menurut Nugraha (2020). Akibatnya, pembelajaran menjadi kurang efektif. Seorang guru SMP di Kabupaten Kuningan mengeluh, “Kami sering kekurangan waktu untuk memberikan perhatian individual kepada siswa. Banyak siswa kemudian mencari bimbingan belajar tambahan untuk meningkatkan nilai mereka” (wawancara Iqbal, 1 September 2024). Sistem pendidikan Indonesia, termasuk di Kuningan, terlalu berfokus pada hasil ujian. Budaya “kejar nilai” ini memberikan tekanan pada siswa, mengabaikan proses pembelajaran dan motivasi intrinsik, sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar (2018). Siswa belajar bukan untuk paham, tetapi untuk lulus.
Mengapa Lembaga Kursus Melonjak?
Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Sekolah-sekolah di pinggiran Kuningan kekurangan fasilitas dasar. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kuningan tahun 2023 mencatat bahwa hanya 47% SMP yang memiliki laboratorium sains aktif. Orang tua berbondong-bondong ke kursus untuk mengisi kesenjangan ini. Ketimpangan sosial juga memperburuk masalah ini. Siswa dari keluarga kaya mampu membayar kursus, sementara mereka yang berasal dari latar belakang miskin tertinggal. Hal ini sejalan dengan teori modal budaya Bourdieu (1986): pendidikan cenderung berpihak pada orang kaya. Sementara disisi lain, mekanisme evaluasi guru seringkali hanya berdifat administratif, bukan berbasis kinerja pengajaran di kelas. Akibatnya, inovasi pembelajaran tidak berkembang. (Husaini, 2021).
Dampak Mengkhawatirkan
Lonjakan kursus telah menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Siswa kaya mendapatkan keuntungan dalam ujian, sehingga menciptakan ketimpangan pembelajaran. Pendidikan telah dikomersialkan menjadi bisnis, alih-alih proses pengembangan manusia seutuhnya, kata Nugroho (2020). Sekolah malah abai memperbaiki diri, karena kursus dianggap “penyelamat”. “Kursus yang tumbuh di luar sekolah adalah cermin dari sekolah yang kehilangan wibawanya,” ujar Suryana (2022).
Tawaran Solusi untuk Memulihkan Kepercayaan
Untuk mengurangi ketergantungan pada kursus, Dinas Pendidikan perlu mengintensifkan pelatihan guru berbasis pembelajaran aktif (active learning) dan evaluasi formatif. Sistem penilaian sekolah harus berfokus pada kompetensi dan pemikiran kritis, bukan nilai akhir. Kolaborasi sekolah dengan lembaga kursus untuk program remedial bisa membantu, tanpa beban biaya tinggi. Pemerintah daerah juga dapat menyediakan beasiswa kursus bagi siswa berpenghasilan rendah untuk mencegah diskriminasi. Pada akhirnya, lonjakan kursus di Kuningan bukanlah tanda keberhasilan di pasar pendidikan, melainkan cerminan permasalahan sistemik sekolah. Sekolah harus bangkit: meningkatkan pengajaran, mengurangi kesenjangan fasilitas, dan menciptakan budaya pembelajaran yang bermakna. Hanya dengan profesionalisme guru, reformasi evaluasi, dan kolaborasi, pendidikan dapat kembali menjadi proses pengembangan manusia holistik/seutuhnya, bukan “mesin cetak nilai dan ijazah.”
Oleh :
Oleh: Eman Sulaeman (Direktur Poltekes KMC)
Daftar Pustaka
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241–258). Greenwood.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan. (2023). Kabupaten Kuningan dalam angka 2023. Kuningan, Indonesia: BPS Kabupaten Kuningan.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. (2022). Laporan evaluasi mutu pendidikan daerah tahun 2022. Kuningan, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Fitri, L., & Hidayat, A. (2020). Fenomena kursus dan pergeseran fungsi sekolah dalam pendidikan Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 8(3), 215–229.
- Husaini, M. (2021). Evaluasi pembelajaran dan supervisi pendidikan di era digital. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9(2), 45–60.
- Nugraha, D. (2020). Kompetensi guru dalam menghadapi tantangan pembelajaran abad 21. Jurnal Inovasi Pendidikan, 12(1), 1–12.
- Nugroho, B. (2020). Komodifikasi pendidikan dalam era neoliberalisme. Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia, 5(2), 89–104.
- Sanjaya, W. (2019). Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan. Kencana.
- Suryadi, T. (2021). Kualitas pendidikan dan ketimpangan pembelajaran di Indonesia. Jurnal Pendidikan Nasional, 11(4), 210–223.
- Suryana, H. (2022). Pendidikan formal vs nonformal: Siapa yang lebih unggul? Jurnal Analisis Kebijakan Pendidikan, 6(1), 35–47.
- Tilaar, H. A. R. (2018). Paradigma baru pendidikan nasional. Rineka Cipta.
