KUNINGAN (MASS) – Puluhan guru Bahasa Inggris yang sudah lolos passing grade untuk ASN-P3K pada 2021 kemarin (P1), nampak mendatangi kantor Pendopo Kuningan, Senin (20/3/2023) siang tadi.
Pasalnya, meski telah lolos test ASN P3K, mereka sampai saat ini belum mendapat kejelasan. Jangankan dapat SK untuk mengajar, ditempatkan di sekolah manapun mereka belum tahu.
Akibatnya, bukan hanya belum mendapatkan kepastian status, mereka tidak digaji sebagai P3K. Padahal, beberapa sudah kadung selametan, bahkan ada juga yang sudah keluar dari sekolah sebelumnya (yang mengajar di swasta).
Ada setidaknya 32 guru bahasa inggris, dari total 53 yang lulus passing grade yang sampai saat ini belum mendapatkan formasi.
Hal itulah yang mereka curhatkan ke Pemda Kabupaten Kuningan. Diterima Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar M SI di ruang kerjanya, mereka nampak banyak berharap pada Pemda untuk membantu mendapatkan kejelasan.
Dalam kesempatan itu, para guru mengatakan bahwa sebenarnya Kabupaten Kuningan diberi kouta melalui PMK (Peraturan Mentri Keuangan) punya, untuk mengangkat P3K sebanyak 1.696 di tahun 2023.
“Harapannya, kami meminta, kami memohon yang belum dapat penempatan, (bisa mendapat penempatan) dari kouta tersebut,” ujar perwakilan guru.
Meski ada wacana dibuka kouta P3K se-Indonesia pada bulan Mei nanti untuk setiap daerah, namun jumlah pasti perdaerahnya tetap berdasar pengajuan daerah.
Karena nantinya, selain digaji dari pusat, ada tunjangan yang harus dibayar daerah. Karena itulah, daerah menyesuaikan dengan keuangan daerah.
“Cukup sekarang mah, apalagi mau saum. Mei dibuka (ASN P3K), kita nunggu apakah rezeki atau tidak. Kita sudah melakukan gerakan dengan sopan, cukup (gerakannya),” imbuhnya.
Sementara, menjawab hal itu Sekda Dr Dian Rachmat Yanuar M Si mengatakan fenomena ini sebagai fenomena unik. Dimana, guru yang sudah lolos passing grade tapi belum formasinya tidak ada, berbeda dengan kasus yang lain.
“Ini jadi PR besar bagi kita. Kita akan upayakan, kita prihatin,” kata Sekda, sembari menegaskan pihaknya terus mengupayakan dengan komunikasi ke pusat.
Ia menegaskan, pihaknya bersama BKPSDM akan terus berjuang agar nantinya, happy ending bagi semua pihak. Saat ditanya apakah ada opsi tidak mengangkat dulu ASN sebelum memprioritaskan yang belum penempatan, Dian mengaku itu masih digodog.
“Kita tetap pesan untuk tetap memegang etos kerja, (dan) percaya pada pemerintah,” tegasnya. (eki)
