KUNINGAN (MASS) – Sejumlah contoh alih fungsi lahan dibeberkan oleh massa gabungan ormas dan Lsm kepada Bupati H Acep Purnama MH di ruang rapat Linggajati, Rabu (27/9/2017). Salah satunya lahan sawah yang berlokasi di seberang mapolres atau samping RS Elsyifa.
“Itu mau dijadikan apa? Perijinannya sudah ditempuh atau belum? Kok sudah ada kegiatan. Kami sayangkan kok sekarang tidak dihadirkan pejabat dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” tandas Muhammad Noor selaku ketua Siluman (Silaturahmi Umat Manusia).
K Nana Nurudin (ketua Gamas), Ust Iwan (ketua Persis), H Jamal (ketua Garis) serta aktivis lainnya ikut berbicara. Mereka menyoal banyaknya praktik alih fungsi lahan pertanian. Sebab imbasnya pada ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Jangan sampai ada orang yang seperti Sumanto (pemakan manusia), atau kasus beras plastik hanya gara-gara tidak ada yang bisa dimakan,” ketus Nana Nurudin dengan gaya santainya.
Sementara, Nana Rusdiana (ketua Barak) meminta agar pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan lahan budidaya. Kalau hal itu tidak diperhatikan, menurutnya tidak ada artinya negara ini memiliki UU perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan UU Agraria.
“Pada momentum Hari Tani Nasional ini mari kita pahami filosofi regulasi tersebut. Kita peringati Hari Tani sekarang ini sebagai bentuk keprihatinan bersama,” kata Nana.
Kembali ia menyoal lahan sawah di seberang mapolres, pemda diminta agar tidak menutup mata. Dirinya mengaku sudah konfirmasi ke dinas terkait, ijin belum ada namun kegiatan sudah berjalan. Lantas dipertanyakan dimana letak fungsi pengawasannya.
“Jadi pemda atau dinas perijinan harus bisa mengendalikan, jangan cuma memfasilitas atas dasar kepentingan PAD (pendapatan asli daerah) saja,” tandas mantan anggota dewan periode 2009-2014 itu. (deden)
