KUNINGAN (Mass) – Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat H Amin Santono SSos MM kembali menggelar acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan baru-baru ini. Dalam kesempatan itu, hadir anggota DPRD Jabar Hj Yoyoh Rukiyah STr Keb, motivator DR H Nurul Qomar MPd, anggota DPRD Kota Banjar serta ratusan warga dan tamu undangan lainnya.
Amin yang juga anggota Komisi XI itu menilai, kegiatan sosialisasi merupakan hal penting dan memiliki banyak manfaatnya. Kegiatan sosialisasi MPR RI (UUD ’45, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) sangat penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat lintas agama dan kepercayaan.
“Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap masyarakat, terkait tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lokasi atau peserta yang menjadi pelaksanaannya kegiatan ini adalah pilihan,” katanya.
Sebagai anggota MPR/DPR RI kata Amin, sudah menjadi tugasnya mensosialisasikan 4 pilar tersebut.
Tak ketinggalan, Anggota DPRD Jabar Hj Yoyoh Rukiyah STr Keb dari fraksi yang sama di Komisi V menyatakan, 4 pilar kebangsaan merupakan suatu kebutuhan warga masyarakat Indonesia.
“Jadi, 4 pilar ini kebutuhan kita semua, dan warga negara harus memahami dan mengamalkan makna dari masing-masing pilar tersebut. Keanekaragaman agama bukan menjadi penghalang melainkan perekat,” katanya.
Sementara, pembicara yang didatangkan langsung dari pusat ibukota yakni DR H Nurul Qomar MPd juga memberikan wejangannya. Mantan wakil rakyat ini mengambil tema Membangun Karakter Pancasila dalam Kemajemukan dalam Bermasyarakat.
“Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sebagian pemimpin dan masyarakat. Akibatnya krisis akhlak dan moral berupa ketidakadilan, korupsi, kolusi nepotisme, dan pelanggaran hukum serta pelanggaran HAM,” terangnya.
Dikatakan, konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, budaya dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh Pemerintah dan masyarakat, yang mengakibatkan tawuran warga, dan terorisme.
“Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa, akibatnya tidak adanya keadilan dan persamaan hak warga negara dihadapan hukum. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta kurangnya keberpihakan kepada kelompok usaha kecil dan menengah yang mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, hutang besar yang dipikul oleh Negara sehingga terjadi gejolak pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial,” bebernya. (andri)
