KUNINIGAN (MASS)- Ingin dijadikanya 5 Januari sebagai Hari Jadi Kabupaten Kuningan mendapatkan penolakan dari alumni Pendidik Sejarah UPI Tia Dwi Nurcahya SPd. Menurutnya, 5 Januari dijadikan harjad kurang tepat dikarenakan untuk Kabupaten Kuningan sebelum jadi kabupten itu melampaui beberapa fase.
Diterangkan, ada dua fase yakni prasejarah dan yang kedua fase sejarah. Untuk fase sejarah yakni bagian pertama Hindu-Budha yang kedua Islam dan yang ketiga zaman kolonial.
“Untuk permasalah 5 Januari itu Hari Jadi Kabupaten Kuningan dengan sumber-sumber yang telah ditemukan oleh pemerhati sejarah Tendi, bagi saya itu sah-sah aja tidak menjadi masalah. Tetapi yang jadi permasalahan itu kalau untuk merubah Hari Jadi Kuningan itu sangat tidak relevan dikarenakan Kuningan itu tersendiri sebelum jadi kabupaten itu ada fase-fase tersendiri,” jelas Dwi kepada kuninganmass.com, Minggu (5/1/2020) malam.
Menurut Dwi, patokan tetap bahwa Harjad Kuningan yang sekarang menjadi Kabupaten Kuningan berlandasan terhadap Kuningan pada fase kerajaan Islam pada fase tahun 1498, karena fase itu tidak bisa dihilangkan.
“Misalnya kita bertolak sekarang menjadi Kabupaten Kuningan, fase lamanya mau disepertiapakan? Sedangkan penamaan Kuningan itu bukan pada fase kolonial saja, sebelum fase kolonial ada ,fase Hindu dan fase Islam,” tandasnya lagi.
Apabila merujuk terhadap fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan oleh ahli-ahli sejarah, Hari Jadi Kuningan itu tetap 1 September 1498 masehi karena dilandasi dengan bukti otentik yang diketemukan dari naskah Cerbon, bahwa tanggal tersebut bulan tersebut dan tahun tersebut itu menyatakan pemindahan kekuasaan dari raja yang sebelumnya terhadap Arya kamuning atau Adipati Kuningan.
“Dari sana akhirnya Kuningan itu sendiri mengambil hari jadinya dari pengangkatan Sang Adipati Kuningan atau Arya kamuning,” ujarnya.
Diterangkan, untuk 5 Januari sebenarnya tidak menjadi masalah tetapi itu harus inklude dari fase-fase tersebut yang disebutkan sejak awal. Berarti 5 Januari abad ke-17 atau ke-18, itu inkludnya itu berarti ke zaman kolonialisme, dimana zaman VOC masuk ke Kuningan itu lebih bijak lebih arif.
Lebih lanjut dikatakan, kalau untuk menggugah secara tatanan pemerintahan sebenarnya tatanan pemerintahan di Kuningan itu merupakan warisan. Sebelum ada kolonial itu adanya kerajaan. Yang disebut raja seperti halnya sekarang yang disebut Raja Galuh atau Raja Tarumanegara sama hal dengan gubernur sekarang.
Sedangkan yang disebut bupati atau kabupaten itu adalah kerajaan-kerajaan pasalnya. Dari kerajaan pasal itu ada Wedana dan Demang, itu adalah yang tugas-tugasnya membantu. Sebenarnya secara struktur kepemerintahan itu tidak masalah karena semua juga itu sama secara konsep hanya beda secara penamaan saja.
Mengenai penamaan Kuningan sendiri lanjut Dwi, ada beberapa versi yang beredar di kalangan masyarakat Kuningan. Untuk yang pertama nama Kuningan itu diakibatkan dengan peristiwa Putri Raja Cina yaitu Ong Tien hamil.
Ia meminta bantuan terhadap Sunan Gunung Jati dan oleh sunan diterangkan bahwa memang ia hamil. Tetapi di kalangan masyarakat Kuningan yang dikeluarkan dari rahim ratu itu bukan manusia tetapi bokor. Bokor emas warna kekuning-kuningan makanya disebut kuningan .
Sedangkan, versi kedua itu nama Kuningan itu sebelumnya yaitu Kerajaan Kuningan namanya adalah Saung Galah merupakan kerajaan bagian pasal atau bagian dari kerajaan Galuh, dimana Raja Kuningan itu Sewukarma dan Raja Galuh itu adalah Wretikandayun
“Sewukarma itu memiliki ikatan dekat dengan Wretikandayun. Sewukarma itu merupakan pamannya dan memiliki ajian yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun yakni ajian danghiang kuning. Makanya nama Saung Galah tersebut berubah menjadi Kuningan untuk mengenang ajian itu,” tandasnya.
Selanjutnya , versi ketiga, nama Kuningan adalah Kajene dan berubah setelah Arya Kamuning menjadi Adipati. Apabila melihat dari artinya kajene itu masih artinya yaitu Kuningan. Sehingga nama Kuningan itu sebelum jadi kabupaten baik masa masa kerajaan mau Hindu maupun Budha atau Islam itu sudah ada.
Sementara, pemerhati masalah sejarah Kuningan Amung, mengaku sependapat dengan kajian-kajian historis yang berdasar. Namun, harus dipahami bahwa yang namanya sejarah itu ada sejarah tersirat dan sejarah tersurat.
“Bagi saya sebagai orang Kuningan hanya ingin menghargai hasil perjalanan historis dari para leluhur kita yang senantiasa tidak sembarangan dalam menuliskan Harjad Kuningan,” jelasnya.
Secara akademisi memang harus berdasar sesuai dengan para ahli yang membidanginya artinya tidak terlepas dari kapasitas sumber ke ilmuannya dalam bidang ilmu kesejarahan. Semua harus menghargai jasa mereka yang menancapkan 1 September sebagai hari jadi kota kuningan .
Lebiha lanjut dikatakan, kalaupun ada kajian-kajian yang tersurat pada saat ini mungkin itu bagian dari sebuah dinamika dalam meluruskan fakta sejarah. Namun harus dikaji secara seksama pada tahapan fase-fasenya .dan siapa pun boleh berpendapat .
” Namaun tentu harus dipahami historisnya dari awal bukan memotong historis sepotong-sepotong sehingga tidak terjadi opini yang sepotong juga yang akan menimbulkan polemik bagi masyarakat. A palagi bagi para inohong atau sesepuh yang sedikit besarnya tahu tentang sejarah kuningan,” tandas Amung. (agus)
