KUNINGAN (MASS) – Menindaklanjuti hasil vidio conference Sekda Provinsi Jawa Barat dengan Sekda se-Jawa Barat pada Sabtu tanggal 11 April 2020 jam 17.00 WIB, terkait Rencana Penyaluran Bantuan Sosial Covid 19. Pemkab Kuningan langsung bergerak cepat melakukan Rakor Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 pada Minggu (12/4/2020).
Rakor itu dihadiri para Asisten Daerah Lingkup Setda Kuningan, Kepala Bappeda, Kepala Dinsos, Kepala Indagkop, Kepala Kesbangpol, Inspektur. Lalu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala DPMD dan Camat se- Kabaupten Kuningan di Ruang Crisis Center/Ruang Rapat Linggajati Setda Kab.Kuningan.
Sekda Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi memaparkan bahwa dampak dari PSBB yang dilakukan beberapa kota besar seperti Jakarta, menurut informasi para perantau akan dipulangkan. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama, mengingat jumlah perantau dari Kuningan bergitu banyak, maka perlu dipikirkan bersama terkait dengan jaring pengaman sosial.
Program bansos yang akan digulirkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten diperlukan adanya sinkronisasi data yang akurat. Untuk tahap pertama kuota Kuningan yang mendapatkan Bangub sebanyak 44.550 RTS.
“Diharapkan para camat untuk melakukan pendataan kembali karena data yang diajukan tidak boleh dobel,” di ruang Crisis Center/Ruang Rapat Linggajati Setda Kuningan.
Sekda menyebutkan, rencana penyaluran bantuan sosial initiga tahap. Tahap pertama penyaluran akan dilakukan sebelum bulan Ramadhan, tahap kedua disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri dan tahap ketiga bansos akan disalurkan Setelah Hari Raya Idul Fitri.
“Dan untuk hal Teknis pemadanan data hanya satu pintu yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Kuningan,” tandasnya.
Sementara itu Bupati Kuningan H Acep Purnamamengatakan, para Camat agar Koordinasi dengan Kepala Desa untuk mendata para perantau yang sudah mudik maupun yang belum. Harus pasti jumlah total keseluruhan perantau asal Kuningan.
“Kita semua ada disini untuk menjawab harapan dan keinginan masyarakat untuk mendapatakan bantuan akibat covid-19, tak lupa Saya juga ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang sudah melaksanakan protokol kesehatan covid, untuk kerjasama dan kerja kerasnya” ucap Bupati.
Bupati mengintruksikan kepada para Camat untuk turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan para Kepala Desa guna memastikan, memverifikasi serta memvalidasi data yang akurat.
” Pisahkan data yang sudah dicover oleh BLT, BNPT, dan PKH, sisanya data yg harus dimiliki untuk di cover dari bangub dan bansos dari Pemkab,” jelasnya.
Ia meminta kepada para Kepala Desa untuk mengupgrade data, data penerima bansos harus yang betul-betul membutuhkan. Data tersebut maksimal masuk ke Pemkab pada hari Rabu 15 April 2020. (agus)
