KUNINGAN (MASS) – Pemkab Kuningan untuk kali enam meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Raihan ini merupakan suatu rekor tersendiri karena disabet secara berturut-turut.
Raihan WTP ini merupakan penilaian BPK Perwakilan Jabar terhadap Laporan Hasil Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.
Penyerahan LHP diserahkan secara online melalui aplikasi zoom meeting dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat.
Tampak hadir Bupati Kuningan H Acep Purnama MH, Ketua DPRD Nuzul Rachdi, Inspektur Kabupaten Kuningan Deniawan dan Kepala BPKAD Dr A Taufik Rahman. Zoom meeting mengambil tempat di ruangan bupati.
“Ya alhamdulillah bisa enam kali WTP dan saya ucapkan terima kasih kesemua SKPD yang sudah dapat melaksanakan program sesuai ketentuan perundang-udangan dan keberhasilan ini hasil kerja semua,” ujar Kepala BPKAD yang mewakili bupati.
Opik berharap semoga kedepannya tetap lebih baik lagi untuk bisa memajukan Kabupaten Kuningan. Tentu untuk mewujudkan visi dan misinya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdi mengaku raihan ini membanggakan dan menggembirakan terlebih pada saat semua berjuang melawan covid-19.
“Alhamdulillah hari ini kita melalui zoom meeting menerima laporan hasil pemeriksaan BPK, dimana hasil LHP opini WTP. Ini merupakan satu kado istimewa,” jelas Zul.
WTP enam kali ini adalah bentuk konsistensi semua dalam mengawal APBD Kabupaten Kuningan. Kemudian konsistensi mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan APBD.
“Jarang kabupaten lain atau daerah lain bisa mendapatkan opini secara berturut-turut sampai enam kali sehingga kita patut bersyukur” tambah anggota DPRD dari PDIP itu.
Diterangkan, namun demikian WTP ini bukan berarti segala-galanya. Pihaknya justru dengan ini harus bisa memotivasi meningkatkan kinerja, khususnya dalam pembangunan masyarakat rakyat . Utamanya lanjut dia, adalah bagaimana bisa patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
“Jadi WTP ini bukan semata-mata hadiah dari BPK. Tapi WTP ini adalah hasil kerja keras semua pihak legislatif, eksekutif dan seluruh stakeholder yang ada,” jelasnya.(agus)
