KPU dan Bawaslu Jangan Jadi Makmum Segelintir Orang

KUNINGAN (MASS) – Pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum yang Rabu (14/2024), Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Kuningan Zaka Vikryan menyoroti beberapa hal.

“Pemilu kali ini cukup lengkap suka dan dukanya. Sebagai salah satu masyarakat biasa, saya sebagai pemilih di Pemilu 2024 kok melihatnya rada miris ya. Semua sama-sama tahu mungkin ya, beberapa masalah yang tengah menguap apa saja,” tutur Zaka, Senin (19/2/2024).

Zaka menjelaskan bahwa kini, pasca P2S (19/02), tahapan Pemilu tengah dalam tahapan rekapitulasi penghitungan suara.

“Semua bisa sama-sama pantau, kita kira-kira sedang dalam tahapan apa. Semua tercantum ko di PKPU 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ya. Sekarang ini sedang proses rekap, salah satu anak tangga tahapan yang cukup krusial,” ujarnya.

Di tengah-tengah tahapan yang penting tersebut, Zaka menghimbau penyelenggara untuk melakukannya secara rinci, bertanggung jawab, penuh integritas, profesional, dan jujur.

“Kita sudah cukup kenyang mendapat informasi bernada minor soal kepemiluan. Contoh, yang lagi booming kan soal transparansi dan akuntabilitas data perolehan suara. PR banget nih untuk penyelenggara di Pemilu sekarang,” tambahnya.

Dirinya menilai, mau sehebat apa pun teori demokrasinya, mau secanggih apa pun orang yang terlibatnya, tetap posisi informasi data perolehan suara ini (jika boleh diumpamakan) adalah menantu idaman yang ditunggu-tunggu kehadirannya.

“Ini kan hak publik ya saya kira, jadi ya penyelenggara saya kira jika masih manut perintah undang-undang tolonglah jangan diabaikan itu Pasal 505, 508 UU 7 Tahun 2017. Pun demikian pengawas juga mesti buka mata semelek-meleknya dan punya mental bagus, jangan sampai ada pelanggaran malah tidak dikawal apalagi sampai 86,” tandasnya.

Sebagai wasit, Zaka meminta agar kinerja panita Pemilu itu baik. “Ya yang kebetulan sedang dapat amanah dan diberikan anggaran dari pajak rakyat, mohonlah penyelenggara tidak dengdek dan menjadi makmum segelintir orang. Mesti inget, suara rakyat jangan dipermainkan. Warga tahu dan lebih cerdas, web ngaco dan ngga sinkron, minimal publikasi dokumentasi C1 Plano, C.Hasil Salinan lempar ke publik, agar masyarakat ngga trust issue,” harapnya.

Menyikapi tahapan rekapitulasi penghitungan suara, Zaka menghimbau penyelenggara untuk menyebar seluas-luasnya segala bentuk dokumen yang memuat data suara baik ada yang meminta ataupun tidak.

“Bukan cuman pemilih, rekan-rekan peserta Pemilu (Partai, Caleg) juga saya kira wajib diberikan hak akses atas informasi itu. Berdayakan media sosial lembaga, berdayakan media sosial personal. Jangan cuman share foto kegiatan terus kasih judul beres deh. Ini kita lagi tahapan genting loh. Bagusin dikit deh komunikasi publiknya,” paparnya.

Terakhir Zaka meminta agar sepanjang tahapan Pemilu dan tahapan Pilkada yang akan datang penyelenggara teknis dan penyelenggara pengawasan betul-betul memegang teguh prinsip, berkepastian hukum, dan transparan.

“Pemilu ini kan didasari 11 prinsip ya sebagaimana tercantum di Pasal 3 UU 7/ 2017. Mbo to ya, sungguh-sungguh jalaninlah prinsipnya. Kalau gak serius pegang prinsip itu, terus masyarakat harus percaya siapa lagi urusan Pemilu dan Pilkada,” pungkasnya. (deden)