Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kuningan Mass

Netizen Mass

KPK Perlu Penguatan Tugas Koordinatif dan Pencegahan

KUNINGAN (MASS) – Semangat reformasi 1997/1998 membawa dampak banyak perubahan di Indonesia. Salah satu yang paling santer adalah semangat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dimana saat itu ditenggarai banyaknya praktik KKN tersebut.

Semangat reformasi anti KKN inilah yang pada akhirnya melahirkan seorang bayi munggil bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Banyak harapan rakyat yang diberikan kepada bayi munggil tersebut dengan harapan agar segala bentuk praktik KKN dapat dihapuskan di bumi Indonesia.

Bayi munggil bernama KPK ini diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Profesional dapat dimaknai bahwa segala tindakan yang akan diambil harus sesuai dengan perundangan dan ketentuan lain yang berlaku, dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi.

Intensif artinya harus dilakukan secara bersunggguh-sungguh dan terus menerus agar mencapai hasil guna yang optimal. Bukan gebrakan yang panas-panas tahi ayam, tetapi secara konsisten harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari aparat penegak hukum lainnya yang sudah ada sebelumnya, melainkan sebagai trigger mechanism, yaitu sebagai stimulus (perangsang/pendorong) agar upaya pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum yang sudah ada tadi menjadi lebih efektif dan efisien.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Merujuk pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 KPK mempunyai tugas  untuk melakukan (1) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); (2) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; (3) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; (4) melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan (5) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Jadi berdasarkan pasal 6 ini, maka tugas pertama KPK adalah berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor. Koordinasi ini menjadi sangat penting agar terbangun sinergitas dan harmoni dengan aparat penegak hukum lainnya. Di saat yang bersamaan juga melakukan pengawasan (supervisi) terhadap lembaga yang berwenang tadi guna memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Jika dinilai tidak berjalan, KPK tentu dapat mengambil alih penanganan kasus tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 8. Selain itu, KPK juga mengemban tugas untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan tipikor, serta memonitor penyelenggaraan negara.

Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, KPK harus berpedoman pada 5 asas, yaitu : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Di samping itu, KPK juga bertanggung jawab kepada publik dan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Dari luasnya ruang lingkup tanggung jawab KPK ini, maka dipandang perlu untuk melakukan penguatan koordinatif dengan lembaga/aparat penegak hukum lainnya. Begitupun dengan penguatan aspek pencegahan menggunakan management tool, seperti financial data trecking ataupun model audit invenstigatif.***

Advertisement. Scroll to continue reading.

Penulis: Dede Farhan Aulawi

Pembina Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum (LBPH) Kosgoro Jawa Barat

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

Law

KUNINGAN (MASS) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke MTs Negri 3 Kuningan pada Jumat (1/3/2024) kemarin. Bukan untuk penangkapan, KPK justru datang untuk...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – LUAR BIASA dan tidak punya hati nurani sama sekali… Hanya ungkapan itu yang bisa diucapkan tatkala mengetahui bagaimana teganya eksekutif dan...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Kuasa Hukum Bupati Kuningan H Acep Purnama, Dadan Somantri SH mengaku sudah bertemu langsung dengan pelapor Bupati ke KPK, Direktur PT...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Belum tuntas masalah dugaan keterlibatan pada proyek pengadaan PJU senilai 117M, Bupati H Acep Purnama kembali dihadapkan pada persoalan baru. Orang...

Headline

KUNINGAN (MASS) – Belakangan banyak keluhan soal proyek-proyek pemerintah yang belum dibayar. Kabarnya, yang didanai Banprov termasuk yang belum dilunasi. Hal itu dijawab Bupati...

Government

KUNINGAN (MASS) – Pada hari Kamis (29/9/2022) kemarin, delegasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Delegasi dari KPK itu, datang...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Salah satu persoalan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan adalah tidak terpenuhinya hak-hak warga masyarakat untuk memperoleh Informasi publik sebagaimana...

Education

KUNINGAN (MASS) – Untuk membangun upaya pencegahan korupsi, perlu adanya kolaborasi dan kekuatan anak muda. Hal itulah yang mendasari Kuningan Institute, turut berkolaborasi dengan...

Government

KUNINGAN (MASS) – Visi kuningan 2018-2023 adalah Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023, merupakan niatan yang tulus dari penguasa Kuningan untuk...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Istilah siber (cyber) mungkin bukan sesuatu yang aneh bagi sebagian orang, karena istilah ini sudah banyak digunakan dalam komunikasi harian. Polisi...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Waktu di sekolah dasar kalau ujian pengetahuan umum suka muncul istilah – istilah, Bandung dikenal sebagai Kota Kembang, Bogor sebagai Kota...

Government

JAKARTA (MASS) – Bertempat di kantor Kompolnas jalan Tirtayasa VII No. 20 Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) Komisi Kepolisian Nasional RI menerima kunjungan kerja Tim...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ada hal yang menarik dari ucapan seorang pensiunan jenderal Tiongkok He Lei baru-baru ini, yang menyatakan bahwa kelemahan terbesar militer Tiongkok...

Government

KUNINGAN (MASS) – Menanggapi pemberitaan terkait Tambahan Penghasilan PNS (TPP), Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan Suwari Akhmaddhian., S.H,M.H. berpendapat “Bahwa terbitnya suatu kebijakan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Tentu banyak para ahli yang menjelaskan apa itu makrifat, dan biasanya dimulai dengan penjelasan mengenai Syariat, Tariqat, Hakikat dan baru ke...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Masih banyaknya tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup sejatinya menjadi bahan renungan bagi semua pihak, karena kalau berbicara landasan...

Inspiration

KUNINGAN (MASS) – Berbicara tentang pola fikir atau alur berpikir kelihatannya enteng alias mudah. Terkadang orang tidak menyadari bahkan tersinggung kalau ada orang lain...

Incident

KUNINGAN (MASS) – Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa yang melanda Indonesia, dan juga negara-negara yang lain. Kejahatan ini...

Netizen Mass

Oleh : Dede Farhan Aulawi Saat berbicara korupsi maka secara aklamasi pasti orang sependapat bahwa perilaku korupsi adalah sesuatu yang jelek, harus diberantas dan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Ada banyak hal yang perlu kita tafakuri dalam kehidupan ini. Kelihatannya sederhana dan sering diabaikan padahal memiliki implikasi yang super strategis...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Bagi masyarakat Indonesia yang pernah melihat perpolitikan tanah air menjelang pesta demokrasi sebelum tahun 1998, pasti bisa merasakan perbedaannya dengan saat...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Jumlah penduduk dari tahun ke tahun pasti bertambah. Sementara luas lahan produktif terus berkurang, khususlah lahan produktif pertanian untuk memenuhi kebutuhan...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Zaman telah berubah, sedang berubah dan akan terus berubah. Peradaban manusia pun terus berubah. Pelayanan yang baik akan menjadi kata kunci...

Lifestyle

KUNINGAN (MASS) – Saat orang masih banyak yang mempelajari dan memperdebatkan tentang ideologi ekonomi, seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan lain-lain. Disaat yang bersamaan sebenarnya...

Economics

KUNINGAN (MASS) – Menarik untuk menyimak secara seksama mengenai gerakan dan perkembangan Koperasi di Indonesia. Koperasi bukan barang yang aneh karena sudah dikenal sejak...

Government

KUNINGAN (MASS) – Merujuk pada UU No 2/2002 dan Perpres No 17/2011, Komisi Kepolisian Nasional adalah lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai pengawas fungsional...

Government

KUNINGAN (MASS)- Kegiatan Sosialisasi dan Pengarahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI  bagi ASN dan legisilatif  di  Kuningan yang di gelar di Aula...

Netizen Mass

KUNINGAN (MASS) – Konon zaman terus berubah menuju peradaban yang lebih modern. Berbagai indikator kemajuan ditandai dengan tumbuhnya akselerasi  teknologi yang tidak lagi bisa...

Advertisement