KUNINGAN (Mass) – Deklarasi Kuningan sebagai Kabupaten Pendidikan menuai apresiasi sekaligus kritik. Satu sisi deklarasi tersebut diacungi jempol, namun di sisi lain omong kosong jika konsepnya tidak jelas.
Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan, Kasdar Al Ade Saputra, setuju dengan dijadikannya Kuningan sebagai Kabupaten Pendidikan. Hanya saja mesti berbasis riset, memiliki masterplan atau grand desain yang jelas.
“Apakah itu sudah kita miliki? Apakah kita sudah melakukan riset? Jangan bicara anggaran dulu, itu terlalu dini,” ujar Kasdar kepada kuninganmass.com, Jumat (7/4/2017).
Menurutnya, Kabupaten Pendidikan yang dimaksudkan memiliki 2 tujuan. Pertama, tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi yang terkait dengan rata-rata lama sekolah (RLS). Kedua, menjadikan Kuningan sebagai tujuan pendidikan bagi masyarakat luar Kuningan.
“Nah kita mau pilih tujuan yang mana. Kita perlu mengukur indikator, potensi dan kekuatannya. Untuk itu dibutuhkan riset. RLS Kuningan itu belum sampe 9 tahun. Lalu, berapa banyak sih sekolah unggulan di Kuningan hingga bisa jadi tujuan bagi daerah lain,” ucapnya.
Rektor muda ini mengungkapkan, secara geografis Kuningan memiliki banyak kesamaan dengan Malang yang kini jadi kota pendidikan. Jika Cirebon dan Indramayu menitikberatkan pada industri dan Majalengka mengarah pada kabupaten transit dengan bandaranya, Kuningan cocok untuk Kabupaten Pendidikan.
“Jadi sekarang lebih baik membuat grand desainnya. Jangan terlalu ambisius membuat program yang membutuhkan anggaran besar. Bikin saja grand desainnya dulu,” tandasnya.
Kasdar menegaskan, grand desain ini perlu diseriusi oleh bupati sekarang agar menjadi sebuah produk. Bahkan bisa menjadi kado bagi kepemimpinan berikutnya. Terlepas dari siapapun bupatinya nanti, grand desain tersebut bakal jadi PR untuk dilaksanakan kepemimpinan selanjutnya.
Paling tidak, imbuh Kasdar, ada beberapa langkah konkrit yang harus dilakukan pemda saat ini. “Dorong sekolah agar berkualitas. Sekarang kan pemerataan guru saja amburadul. Kalau jumlah guru sih sudah banyak,” usulnya.
Jika kemampuan mendorong sekolah negeri terkendala anggaran pendidikan yang masih dibawah 5 persen, maka perlu mendorong masyarakat untuk mendirikan sekolah unggulan. Modelnya sudah ada seperti Husnul Khotimah, Al Multazam, ITUS, Al Istiqomah dan lainnya.
“Kalau anggaran terbatas ya tinggal berikan stimulasi, dorong masyarakat agar mendirikan sekolah yang menjadi rebutan. Meski biaya sekolahnya mahal tapi kalau diperebutkan berarti petunjuk bahwa sekolah tersebut berkualitas,” kata Kasdar.
Menanggapi acara Rembuk Daerah Pendidikan dan Kebudayaan di Hotel Horison Tirta Sanita belum lama, ia mengapresiasi. Menurutnya, pemda sudah berniat baik untuk menyerap aspirasi dan gagasan menuju implementasi Kabupaten Pendidikan.
“Saya apresiasi Rembukda kemarin. Seluruh stakeholder pendidikan dilibatkan. Baru kali ini Perguruan Tinggi dilibatkan. Tapi ini baru saja dimulai. Kedepannya perlu dibentuk tim kecil untuk menyusun. Mestinya sih Rembukda dilaksanakan sebelum deklarasi, tapi tidak ada kata terlambat,” pungkasnya. (deden)
