KUNINGAN (Mass) – Kontestasi Pilkada 2018 yang semakin dekat, justru belum menjadi keseriusan tersendiri bagi salah satu pimpinan Parpol dari Partai Amanat Nasional (PAN), H Udin Kusnaedi SE. Politisi yang juga pengusaha handal itu mengaku belum siap untuk mencalonkan diri maju sebagai Bupati pada Pilkada 2018 nanti.
“Saat ini secara pribadi saya nyatakan belum siap (Nyabup, red). Tapi tentu sejak sekarang kita harus menyiapkan kadernya untuk menjadi calon nanti,” katanya ketika diwawancarai awak media baru-baru ini.
Dirinya menilai, masih terlalu dini untuk membicarakan pencalonan bupati atau pun wakil bupati. Karena, masih banyak program yang perlu disupport dari kepemimpinan sekarang ini hingga tuntas. Lantaran menjadi bagian dari koalisi Utama, PAN sudah komitmen untuk mengawal kepemimpinan saat ini tanpa masalah.
“Soal pencalonan bupati, itu hal mudah bagi PAN. Sekarang kita ingin mengawal kepemimpinan koalisi Utama sampai selesai dan tanpa masalah. Karena itu sudah jadi komitmen kita,” tandasnya.
Dikatakan, bentuk pengawalan itu bukan bermaksud untuk mencampuri urusan pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati H Acep Purnama MH dan Wabup Dede Sembada. Terlebih dengan melibatkan diri dalam proses mutasi pejabat yang kabarnya bulan ini akan dilakukan.
“Kalau mutasi itu kewenangan penuh bupati. Parpol enggak bisa ikut campur. Mau PDIP, PAN maupun PPP, meski pun ketiga partai ini koalisi Utama yang kebetulan punya kursi di parlemen,” ujarnya.
Terkait kocok ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Jiud sapaan akrab H Udin menyebut parpol berhak terlibat. Dalam urusan tersebut, dirinya mendesak agar segera dilakukan kocok ulang AKD. Kendati secara aturan paling lambat 2,5 tahun, tapi tidak diharamkan apabila sebelum batas akhir dilakukan kocok ulang.
“Kita sih menginginkan agar secepatnya dilakukan kocok ulang. Tidak mesti menunggu Februari segala. Tugas-tugas komisi tetap bisa berjalan karena tupoksinya sudah jelas, begitu juga dengan mitra kerjanya,” jelasnya.
Walaupun sebagai salah satu parpol yang masuk dalam koalisi Utama, Jius tidak terlalu ambisi untuk mendudukkan kadernya pada posisi ketua AKD. Bahkan, jumlah kursi PAN sebanyak delapan buah di DPRD tidak menjadi jaminan untuk bisa mendapatkan posisi tersebut. Diberi atau tidaknya jatah ketua AKD, PAN akan tetap menjaga komitmennya.
“Apa selama ini jadi masalah meskipun PAN tak mendapatkan posisi ketua AKD? Semua bisa melihat PAN seperti apa. Karena bagi PAN jabatan politik baik di eksekutif maupun legislatif itu amanah,” tegasnya.
Baginya, PAN tidak akan menggunakan cara-cara tidak baik untuk mencapai sebuah tujuan. Namun ketika PAN dipercaya maka bisa dipastikan bakal memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.(andri)
