KUNINGAN (MASS) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejatinya adalah wakil rakyat. Mereka bertugas merumuskan kebijakan yang memengaruhi kemanusiaan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertanyaan penting yang perlu kita ajukan adalah: mampukah DPR benar-benar merasakan penderitaan rakyat jika kesenjangan pendapatan antara mereka dan masyarakat begitu lebar?
Kenyataannya, jurang perbedaan penghasilan antara wakil rakyat dengan rakyat yang mereka wakili di Indonesia sangatlah besar. Hal ini membuat banyak pernyataan DPR di media terasa mati empati, sebab secara realistis mereka tidak mengalami langsung kesulitan yang sehari-hari dialami rakyat kebanyakan.
Menurut data APBN 2025, total anggaran untuk 580 anggota DPR mencapai sekitar Rp1,65 triliun per tahun. Jika dibagi rata, setiap anggota menerima sekitar Rp238 juta per bulan, bahkan bisa mencapai Rp288 juta per bulan jika ditambah tunjangan perumahan. Angka itu bukan hanya gaji pokok yang sebenarnya hanya sekitar Rp4,2 juta, tetapi mencakup tunjangan jabatan, keluarga, komunikasi, listrik, perjalanan dinas, reses, hingga fasilitas rumah dinas.
Di sisi lain, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia sangat timpang. UMP 2025 di DKI Jakarta ditetapkan sekitar Rp5,4 juta per bulan, sedangkan di Jawa Tengah hanya Rp2,17 juta. Rata-rata nasional berkisar Rp3,3 juta–Rp3,5 juta per bulan. Jika dibandingkan, seorang anggota DPR memperoleh penghasilan 44 kali lipat lebih besar dari UMP Jakarta, dan bahkan bisa 110 kali lipat lebih tinggi dibandingkan UMP Jawa Tengah. Beberapa media juga mencatat rata-rata gaji dan tunjangan DPR setara dengan 16–20 kali lipat UMR nasional.
Perbandingan internasional membuat kesenjangan ini terlihat lebih menyolok. Di Singapura, anggota parlemen hanya menerima gaji sekitar 2–2,6 kali lebih besar dari UMR rakyatnya. Di Inggris, selisihnya sekitar 4 kali lipat, dan di Amerika Serikat sekitar 11–12 kali. Malaysia, Filipina, dan India pun masih berada di kisaran 2 hingga 6 kali lipat. Artinya, Indonesia menempati posisi ekstrem dengan rasio puluhan kali lipat.
Di tengah kesenjangan ini, rakyat justru semakin dibebani. Pemerintah menaikkan PPN, sementara itu PBB di beberapa daerah bahkan melonjak hingga ribuan kali lipat. Setiap rupiah gaji kita sudah langsung dipotong pajak, berbeda dengan anggota DPR yang menikmati penghasilan besar tanpa potongan pajak, plus fasilitas mewah yang dibiayai negara.
Masalah ini bukan sekadar angka, tetapi soal keadilan. Jurang kesejahteraan yang terlalu jauuh membuat DPR sulit merasakan penderitaan rakyat. Bagaimana mereka bisa menyusun kebijakan yang representatif, jika realitas hidup mereka begitu jauh berbeda dengan mayoritas masyarakat?
Kesenjangan yang demikian besar hanya akan melahirkan kebijakan timpang, karena DPR tidak merasakan langsung kesulitan sehari-hari seperti biaya hidup yang semakin berat, pendidikan yang mahal, dan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
Sudah saatnya sistem pendapatan pejabat negara, khususnya DPR, dievaluasi ulang. Rasio penghasilan wakil rakyat dan rakyat harus dibuat lebih wajar, sebagaimana yang sudah diterapkan di banyak negara. Dengan begitu, DPR bisa benar-benar menjadi perpanjangan tangan rakyat, bukan elite yang hidup di menara gading.
Jika tidak, jurang itu hanya akan terus melebar, dan semakin teranglah bahwa DPR dan rakyat berjalan di dua Dunia yang berbeda.
Oleh: Dahana Fitriani
