KUNINGAN (MASS) – Kehadiran H Acep Purnama MH yang masih menjabat bupati pada acara Deklarasi dukungan Ormas-LSM kepada pasangan Acep-Ridho, jadi sorotan. Namun apakah itu masuk kategori pelanggaran pilkada atau bukan, seharusnya menjadi ranah Panwaslu.
“Soal kehadiran Bupati pada saat acara deklarasi dukungan dari beberapa kawan Ormas dan LSM kemarin, serahkan saja pada Bawaslu. Biar lembaga itu yang memutuskan secara jelas soal adanya pelanggaran atau tidak,” kata Direktur Merah Putih Institut, Boy Sandi Kartanegara, Kamis (4/1/2018).
Diakuinya, petahana dalam posisi yang ambigu. Seharusnya UU mengatur ketat masalah-masalah seperti itu. Sehingga tidak muncul tudingan-tudingan menyangkut penggunaan fasilitas negara oleh petahana.
“Selama dia menjabat sebagai Kepala Daerah sepatutnya dia memperlakukan semua rakyatnya itu sama, tak boleh mengistimewakan suatu kelompok atau golongan saja,” pinta pria berambut gondrong itu.
Menurut Boy, itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sumpah jabatan atau amanah yang diembannya. Kalau Bupati Acep melanggar itu, maka tidak bisa disalahkan apabila ada yang menganggap sudah tidak amanah.
“Bagi saya, tak mudah mencari sosok pemimpin yang ikhlas mewakafkan dirinya untuk mensejahterakan masyarakat. Kebanyakan cuma orang yang mau berkuasa saja tuh,” celetuknya sambil tersenyum tanggung. (deden)
