KUNINGAN (MASS) – Salah satu warga Kabupaten Kuningan, Yayan Olly, menyampaikan kritik terbuka terhadap beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM (Kang Dedi Mulyadi). Meskipun dikenal luas di media sosial karena kerap membagikan bantuan tunai secara langsung, ia menilai cara tersebut belum tentu membawa dampak jangka panjang yang positif, bahkan berpotensi melemahkan roda pemerintahan daerah.
Yayan Olly yang dikenal berani dan lugas itu mengungkapkan bahwa kebijakan KDM yang memotong anggaran Bantuan Khusus Keuangan (BKK) hingga hampir 90 persen lebih dinilai berdampak besar pada jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kuningan.
“Akibat pemotongan anggaran itu, banyak kegiatan pembangunan yang terhenti,dan banyak kebijakan yg tidak diperbolehkan dimana kegiatan tersebut melibatkan banyak pekerja Padahal kegiatan tersebut bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau ini terus dibiarkan, imbasnya angka pengangguran naik dan daya beli masyarakat turun sehingga banyak merugikan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya, Selasa (29/7/2025).
Ia juga menyoroti bahwa di satu sisi, Bupati dan jajarannya harus menghadapi persoalan tunda bayar, piutang warisan pemerintahan sebelumnya, serta tetap dituntut membangun infrastruktur sesuai keinginan masyarakat dan memajukan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, kebijakan pemotongan anggaran dinilai memperberat kerja pemerintah daerah dan menghambatnya.
Menurut Yayan, citra baik yang terbentuk di masyarakat akibat konten bagi-bagi uang di media sosial perlu dikritisi secara lebih objektif.
“Jangan sampai masyarakat terbuai oleh citra seolah-olah KDM sangat dermawan, padahal di balik itu ada kebijakan yang justru bisa melemahkan institusi pemerintah daerah, dan ada kesan ingin kasep sendiri” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa bantuan tunai tanpa pemberdayaan masyarakat hanya bersifat sementara dan tidak mendidik masyarakat menjadi mandiri.
“Kalau hanya memberi umpan untuk mendapat pujian tanpa kail, sampai kapan pun masyarakat tidak akan kuat secara ekonomi,tapi didiklah masyarakat dengan memberi kail agar kedepan mereka lebih terpacu untuk lebih baik secara ekonominya, ” katanya.
Selain soal kebijakan anggaran, ia juga menyoroti penggunaan bahasa sehari-hari dalam konten media sosial KDM yang kerap memakai kata-kata kasar dalam bahasa Sunda, seperti “sia” atau “aing”. Menurutnya, hal tersebut kurang mendidik generasi muda, sebab dapat memengaruhi perilaku anak-anak dalam berbahasa, bahkan kepada orang tua.
Sebagai penutup, ia berharap KDM ke depan dapat lebih bijak dalam menetapkan kebijakan serta lebih bersinergi dengan pemerintah daerah sesuai situasi,kondisi dan kultur daerah tersebut juga dalam menyusun konten di media sosial.
“Saya pribadi dulu memilih KDM, tapi sekarang saya berharap kebijakan beliau jangan hanya terlihat menarik di media sosial. Lihat juga bagaimana dampaknya ke pemerintah daerah dan ekonomi masyarakat. Kalau mau membantu, ajarkan masyarakat untuk mandiri, berikan kail, bukan hanya umpan,” pungkasnya. (rizal)
